KENDARI, Rubriksultra.com– Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja (kunker) spesifik ke Sulawesi Tenggara (Sultra). Para legislator ini menggelar pertemuan dengan jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra yang dipimpin Gubernur Sultra, Ali Mazi, di Rumah Jabatan Gubernur, Sabtu 18 Juni 2022.
Kunker tersebut dikemas dalam bentuk diskusi yang membahas mengenai agenda perencanaan pembangunan yang ada di Sultra.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Sultra, Ali Mazi menyampaikan beberapa infrastruktur baru telah terbangun antara lain Jembatan Teluk Kendari, Bendungan Ladongi, Pelabuhan Kaledupa-Tomia-Binongko.
“Saya selaku pemerintah juga mewakili masyarakat Sulawesi Tenggara mengucapkan banyak terimah kasih atas perhatian Komisi V DPR RI karena tanpa ada dukungan, bantuan dan perhatiannya, apapun yang kita buat, apapun kita rencanakan tentu tidak menjadi apa-apa,” kata Gubernur.
Selanjutnya, Gubernur menyampaikan kunker spesifik tim Komisi V DPR RI kali ini yaitu tentang rencana proyek strategis pembangunan infrastruktur dan transportasi di wilayah Sultra. Diantaranya pembangunan jalan, pembangunan Jembatan Pulau Muna dan Pulau Buton, dan pembangunan Bandara Udara Kolaka Utara dan Buton Utara.
Selain itu, terkait dengan pengembangan infrastruktur Bandar Udara Sangia Nibandera di Kolaka, pembangunan Bandar Udara Halu Oleo dalam rangka peningkatan status Bandar Udara Halu Oleo menjadi bandara internasional dan embarkasi haji, serta pengembangan Bandar Udara Matahora di Wakatobi.
Termasuk terkait pemanfaatan aspal Buton yang siap dipasarkan, pengembangan Pelabuhan Nambo dan pengusulan kawasan ekonomi khusus aspal Buton untuk mendorong peningkatan investasi di sektor pertambangan aspal dan penciptaan lapangan pekerjaan.
Selanjutnya, dibahas pula mengenai pelabuhan penyeberangan Amolengo (Konsel) yang memiliki peran sangat vital dan strategis dalam menghubungkan wilayah daratan dan kepulauan di Sultra.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae mengatakan, perencanaan pembangunan yang baru untuk saat ini belum akan direalisasikan. Hal ini disebabkan adanya surat Presiden yang menyampaikan proyek-proyek yang tidak terealisasikan sampai tahun 2024, maka itu harus ditunda dulu.
“Harus menyelesaikan dulu pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada, yang dinilai tingkat penyelesaiannya bisa diselesaikan tahun 2024,” jelas Ridwan Bae.
Diakhir diskusi, Gubernur Sultra berharap agar pembangunan proyek jembatan penghubung Pulau Buton dan Pulau Muna segera dibangun.
“Mudah-mudahan tahun 2022 ini paling tidak tahun 2023 sudah ada anggaran Rp 4,5 triliun sesuai janji Pak Menteri dan ini saya sudah sampaikan ke masyarakat. Ini janji saya kepada masyarakat,” ucap Gubernur menutup.
Kunker anggota DPR ini dipimpin Wakil Ketua Komisi V Ridwan Bae dan dihadiri sejumlah pejabat kementerian PUPR dan para kepala daerah di Sultra, antara lain Bupati Kolaka Utara Nur Rahman Umar, Pj Bupati Buton Tengah Muh. Yusuf, Bupati Konawe Selatan Surunuddin Dangga, Wakil Bupati Muna Bachrun Labuta, Walikota Baubau La Ode Muh. Monianse.
Dilingkup Pemprov Sultra hadir antara lain Kadis Perhubungan Rajulan, Kadis SDA dan Bina Marga Burhanudin, Kadis PUPR La Ode Muhammad Nurjaya, Asisten I Ilyas Abibu, dan Asisten II Suharno. (adv)
