BATAUGA, Rubriksultra.com – Kasus gagal tumbuh kembang (stunting) pada anak nampaknya menjadi persoalan serius dihadapi Pemerintah Kabupaten Buton Selatan. Angka penderita kasus stunting di Buton Selatan masih berada diposisi tertinggi di Sulawesi Tenggara.
Bupati Buton Selatan, La Ode Budiman menjelaskan di tahun 2022 Buton Selatan berada pada posisi 35 persen pengidap Stunting yang sebelumnya pada posisi 45 persen dan menjadi kasus tertinggi di Sultra.
“Hal ini tentunya menjadi tugas yang harus segera diselesaikan demi menciptakan generasi Buton Selatan yang sehat, berkualitas dan berdaya saing,” paparnya saat menerima kunjungan Deputi Lalitbang BKKBN RI, Muhammad Rizal Martua Damanik, belum lama ini.
Dukungan dari seluruh elemen dan kerjasama tim tentu dapat menekan Stunting di Kabupaten Buton Selatan. Apalagi, Pemkab Busel juga telah melakukan intervensi anggaran yang terbilang tidak sedikit untuk menuntaskan masalah tumbuh kembang anak tersebut.
Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan (Lalitbang) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) RI, Muhammad Rizal Martua Damanik menilai banyak hal yang menyebabkan anak Buton Selatan mengidap Stunting. Dimana, faktor asupan gizi bukanlah menjadi faktor utama kendala penurunan angka Stunting di Indonesia khususnya Buton Selatan.
“Saya tidak yakin kalau Buton Selatan dengan potensi sumber daya yang ada tidak memiliki makanan yang bergizi. Jadi persoalan ekonomi juga menjadi tantangan Kabupaten Buton Selatan dalam menurunkan angka stunting hingga mencapai target penurunan angka Stunting Nasional 14 persen,” tuturnya
Kurangnya literasi dan pengetahuan kesehatan dari ibu hamil dan calon pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan ditambah dengan keengganan mendatangi tempat pelayanan kesehatan juga menjadi penyebab terjadinya stunting disuatu daerah.
Untuk itu pihaknya mendorong agar seluruh satuan kerja dapat berkolaborasi dalam upaya menurunkan angka stunting itu.
“Salah satu upaya adalah bekerjasama dengan Kantor Urusan Agama (KUA). Dimana para calon pengantin (catin) yang mendaftar ke KUA diarahkan ke puskesmas untuk mendapatkan edukasi terkait kesehatan reproduksi dan bahaya pernikahan di bawah umur baik secara kesehatan maupun psikologis,” tambahnya
Dalam peningkatan ekonomi keluarga, keterpihakkan pemerintah daerah sebagai garda terdepan tentu tak boleh dikesampingkan. Dengan pendampingan dan mengajak masyarakat untuk berwirausaha menjadi obat mujarab dalam meningkatkan taraf hidup masyarakatnya.
“Kalau persoalan ekonomi maka masyarakat itu harus dilakukan pendampingan dan kalau perlu beri mereka modal usaha agar mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Setidaknya, dengan berwirausaha maka masyarakat akan memiliki kemampuan dalam membeli makanan yang bergizi sebagai asupan nutrisi tumbuh kembang anak,” jelasnya. (adm)
