KENDARI, Rubriksultra.com- Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi turut hadir pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin langsung Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo melalui zoom meeting. Rakor yang diikuti Pemerintah Provinsi Sultra tersebut berlangsung di aula Merah Putih, Rumah Jabatan Gubernur, Senin 12 September 2022.
Diawal rakor, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan dan mengingatkan soal ancaman inflasi yang terjadi di dunia, khususnya di wilayah Indonesia. Untuk itu, Presiden menginginkan agar pemerintah daerah bergerak cepat menggunakan anggarannya untuk meredam inflasi.
Dengan adanya kenaikan BBM baru-baru ini, Presiden meminta kepada para pimpinan Provinsi, Kota dan Kabupaten ikut bersama-sama dengan Pemerintah Pusat membantu daerah terdampak akibat kenaikan dan penyesuaian dari harga BBM.
Saat ini dampak terhadap inflasi diperkirakan bertambah 1,8 persen. Oleh karena itu, Presiden meminta kepada Gubernur, Wali Kota, Bupati bersama dengan Pemerintah Pusat, agar inflasi Indonesia saat ini, bisa dikendalikan dibawah 5 persen.
Lanjut dikatakan, saat ini Dana Transfer Umum (DTU) masih sekitar 2 persen atau sekitar 2,17 triliun. Belanja tidak terduga dari 16,4 triliun, baru digunakan 6,5 triliun. Masih ada ruang untuk menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Namun di tengah gempuran inflasi saat ini, Presiden Jokowi menyayangkan realisasi APBD masih minim. Presiden meminta kepada kepala daerah agar waktu yang tinggal sebentar lagi anggarannya bisa direalisasikan. Karena pertumbuhan APBD terhadap pertumbuhan daerah sangat besar.
Selanjutnya, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa saat ini kontribusi APBD Terhadap pertumbuhan daerah sangat besar. Ia mengingatkan dampak akibat inflasi khususnya yang berkaitan dengan harga pangan akan terjadi.
Hadir mendampingi Gubernur antara lain Pj Sekda Sultra Asrun Lio, Asisten II Suharno, Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sultra Doni Septadijaya, perwakilan unsur Forkopimda Proinsi Sultra, dan Pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sultra terkait.
Rakor virtual nasional ini juga diikuti para Menteri, para Gubernur, Bupati, Wali Kota dan seluruh unsur Forkopimda seluruh Indonesia. (adv)
