BURANGA, Rubriksultra.com – Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton Utara (Butur) mulai melakukan pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang merupakan program dalam menyiapkan Satu Data Indonesia. Untuk menyukseskan program tersebut Badan Pusat Statistik (BPS) Butur, melibatkan ratusan petugas pendataan.
Regsosek diawali dengan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda), resmi dibuka oleh Sekda Butur Muhammad Hardhy Muslim, di salah satu hotel di Kulisusu, Selasa 20 September 2022.
Sekda Butur, Muhammad Hardhy Muslim saat membuka kegiatan tersebut mengatakan, giat ini dilakukan dalam rangka memperbaiki dan melengkapi data sosial ekonomi yang mencakup seluruh penduduk, khususnya di Butur.
Menurut dia, kelengkapan data Regsosek membuka peluang pemanfaatan yang luas, tidak hanya program perlindungan sosial saja, data Regsosek yang lengkap akan mendukung program pemberdayaan ekonomi, penyediaan kebutuhan infrastruktur dasar, pemerataan akses pendidikan sampai pada kesehatan.
Basis data harus dioptimalkan pemanfaatannya dalam setiap perencanaan, sebab program kerja maupun bantuan yang berkaitan langsung dengan masyarakat harus tepat sasaran. “Kami di pemerintah daerah kabupaten Butur selalu siap mendukung kegiatan pendataan yang dilaksanakan oleh BPS lingkup kabupaten Butur,” katanya.
Olehnya itu, Sekda Butur berharap dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh kalangan masyarakat dan instansi terkait untuk dapat menyukseskan pelaksanaan Regsosek. “Kita inginkan dukungan serta partisipasi masyarakat dan instansi terkait, demi suksesnya program ini,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala BPS Butur Musdin, mengatakan untuk waktu pendataan rencananya akan dilaksanakan dari tanggal 15 Oktober sampai dengan 14 November 2022. “Targetnya itu adalah seluruh penduduk yang ada di Buton Utara, tanpa terkecuali maupun Bupati mau siapa tetap kami datangi,” terangnya.
Ia berharap, dukungan kepada seluruh pihak dalam bekerja sama berkolaborasi dan berkonsolidasi demi suksesnya pendataan secara nasional maupun di Kabupaten Buton Utara. Tidak ada satu orangpun yang tidak terdata. No one left behind. “Untuk itu harapan kami karena data ini akan digunakan pemerintah pusat dan kemudian di turunkan ke Pemda untuk perencanaan,” bebernya.
Ia pun mengungkapkan, pihaknya berkolaborasi dengan pemerintah baik itu di pemerintah pusat maupun di daerah untuk mengumpulkan datanya. kemudian di Pemda itu menggunakan data untuk perencanaan misalnya pemberian bantuan sosial, sebab ada isu bantuan tidak tepat sasaran, seperti memasukkan orang yang tidak tepat dan mengeluarkan orang yang seharusnya menerima bantuan itu, kedepannya supaya datanya valid dan terupdate.
“Untuk petugas kami di lapangan ada 127 orang, terbagi ada pendata lapangan 90 orang, ada 25 orang pengawas di lapangan, ada koordinator setiap kecamatan 1 orang, tetapi untuk di wilayah kecamatan Kulisusu saya simpan 2 orang, karena agak padat, jadi untuk memudahkan itu,” jelasnya. (adm)
