JAKARTA, Rubriksultra.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Asrun Lio, resmi menandatangani Komitmen Bersama dan Rencana Aksi untuk Implementasi Kebijakan Program Pengelolaan Sistem Irigasi (PPSI) Tahun 2023-2025. Hal itu sebagai wujud komitmen Pemprov Sultra untuk memajukan pengelolaan sistem irigasi dengan tujuan meningkatkan pertanian, ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Tenggara.
Acara penting yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bangda), berlangsung di Bina Karna Auditorium, Hotel Bidakara Jakarta. Pertemuan tersebut melibatkan para pejabat eselon 1 dari pemerintah pusat dan daerah, serta instansi terkait seperti Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian.
Wakil Menteri Dalam Negeri RI, John Wempi Wetipo, menekankan pentingnya upaya bersama untuk meningkatkan layanan irigasi, akuntabilitas pengelolaan sistem irigasi, produktivitas pertanian, ketahanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat.
“Dalam konteks ini, infrastruktur sumber daya air dan irigasi menjadi fokus penting dalam visi Presiden Jokowi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air dan irigasi,” ujarnya, Kamis 19 Oktober 2024.
Studi dari Japan International Cooperation Agency (JICA) menunjukkan bahwa Indonesia akan menghadapi tantangan dalam pemenuhan kebutuhan pangan pada tahun 2044 dengan kebutuhan padi yang lebih tinggi dari pada produksi. Oleh karena itu, pembangunan irigasi menjadi langkah strategis untuk mengatasi tantangan ini.
Rencana aksi implementasi kebijakan PPSI tahun 2023-2025 bersifat indikatif dan dapat disesuaikan dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah dan kementerian atau lembaga. Kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi role model exit strategy dalam modernisasi irigasi, sejalan dengan program Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP).
Tanda tangan Komitmen Bersama dan Rencana Aksi Implementasi Kebijakan PPSI oleh Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara dan para pejabat pusat dan daerah menegaskan keseriusan mereka dalam upaya meningkatkan pengelolaan sistem irigasi demi kemajuan pertanian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. (adm)
