KENDARI, Rubriksultra.com – Pj. Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. H. Asrun Lio, M. Hum., Ph.D, menjadi Inspektur Upacara (Irup) dalam apel gabungan di halaman Kantor Gubernur Sultra, Senin, 23 Oktober 2023.
Hadir dalam Apel Gabungan tersebut, Asisten Setda Sultra, Staf Ahli Gubernur Sultra, Para Kepala OPD Lingkup Pemprov, Para Sekretaris Dinas, Para Kepala Bidang Lingkup Pemprov.Sultra, Pejabat Fungsional dan seluruh staf Pemprov. Sultra.
Sebelum apel, Pj. Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto melakukan cek spot sejak pagi hari dengan berkeliling di sekitar lokasi, tempat kerja untuk memastikan bahwa lingkungan di bumi praja Kantor Gubernur Sultra terurus dengan baik.
“Kita harus peduli pada lingkungan kita dan masing-masing kita harus bisa melihat serta memastikan kebersihan di lingkungan kerja kita masing-masing,” ujarnya.
Dalam amanat singkatnya yang disampaikan Sekda Sultra, Asrun Lio, Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto menekankan beberapa hal. Diantaranya mengenai rapat dengan tim Inspektorat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang membahas soal defisit APBD beberapa provinsi..
Dikatakan khusus Sultra, secara umum postur dan struktur APBD dinyatakan sehat. Meski begitu, ada beberapa yang menjadi atensi Kemendagri yakni serapan anggaran sampai dengan awal Oktober baru 65,62%.
“Angka ini masih sangat minim dibanding dengan seharusnya kita capai, sehingga kita tinggal kerja beberapa bulan lagi sampai dengan Desember,” ungkapnya.
Dengan kondisi tersebut, Pj. Gubernur Sultra menekankan kepada seluruh organisasi perangkat daerah untuk segera melakukan percepatan serapan anggaran.
Dalam apel gabungan itu, Pj. Gubernur Sultra juga menyampaikan realisasi pajak per 16 Oktober tahun 2023 sudah pada posisi 72,58% dan realisasi sektor retribusi sebesar 54,66%.
Bappenda sebagai lini sektor yang paling utama dalam pendapatan daerah perlu melakukan langkah strategis untuk optimalisasi pengelolaan potensi yang ada.
“Nantinya masih ada tindaklanjut pertemuan dengan Irjen Mendagri bahwa kita juga perlu melakukan penghematan energi apalagi dampak el-nino banyak kekeringan lahan. Kita harus bisa mencermati el-nino yang berdampak kepada banyak aspek,” tambahnya.
Asrun Lio juga meminta Inspektorat melakukan optimalisasi pengawasan pada APBD tahun 2023. Perjalanan dinas harus selektif berdasarkan urgensi, begitu juga belanja-belanja harus disesuaikan peruntukan.
“Dari hasil pertemuan dengan Kementerian Dalam Negeri kita harus bisa melihat potensi-potensi temuan atau kerugian negara, sehingga secara cepat melakukan pencegahan agar tidak terjadi resiko atau potensi yang lebih parah pada pelaksanaan kegiatan dilingkungan kerja masing-masing,” tambahnya.
PJ. Gubernur Sultra mengapresiasi langkah yang telah dilakukan seluruh OPD untuk selalu melakukan rencana aksi.
Diakhir sambutan, Pj. Gubernur Sultra mengingatkan bahwa tahun 2024 sebagai tahun politik, harus dipastikan bahwa ASN taat pada semua aturan yang berlaku.
“Seluruh ASN dan PNS punyak hak politik tetapi dia tidak boleh berpolitik praktis, nanti hak politiknya ada pada ruang di TPS,” tutupnya. (Adm)
