KENDARI, Rubriksultra.com – Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) terus memantau perkembangan pengendalian inflasi di daerah. Hal itu dilakukan dengan menggelar rapat koordinasi mingguan.
Rapat tersebut juga diikuti perwakilan Pemprov Sultra bersama dengan jajaran pemerintah provinsi diseluruh Indonesia. Rapat yang digelar secara virtual itu, dipimpin langsung oleh Mendagri RI Tito Karnavian.
Tito Karnavian mengingatkan kembali list Badan Pusat Statistik Inflasi year on year pada posisi Oktober 2023 dibanding bulan Oktober tahun 2022 angkanya 2,56 persen berdasarkan target Bank Indonesia, Menteri Keuangan dan Menteri Perekonomian sebagai Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat.
“Kalau kita melihat dari data bulan kebulan September ke Oktober terjadi kenaikan sebesar 0,17 persen ini cukup signifikan, meskipun lebih rendah dari bulan Agustus ke September sebesar 0,19 persen. Artinya di angka 0,17 persen terjadi kenaikan dan kita pernah mengalami deflasi -0,02 persen di bulan Juli ke Agustus,” ungkapnya.
Khusus inflasi tahun kalender diposisi September 2022 ke Oktober 2023, diakui terjadi kenaikan sekitar 1,8 persen. Meski begitu, kenaikan masih dalam batas terkendali.
Sesuai instruksi presiden, rapat mingguan dalam upaya pengendalian inflasi akan terus dilakukan. Apalagi kondisi dalam situasi eksternal utamanya karena perang Rusia dan Ukraina diperburuk lagi dengan perang di Palestina serta ketegangan politik lain dan kenaikan suku bunga berpengaruh terhadap seluruh negara di dunia.
Disamping itu, lanjut Mendagri, berbagai persoalan domestik internal juga berpengaruh diantaranya dampak El-Nino, kekeringan dan berbagai macam persoalan lainnya.
Asisten II Setda Provinsi Sultra, Yuni Nurmalawati menjelaskan dari laporan yang diterima dari BPS, inflasi Sulawesi Tenggara di pantau di dua kota yakni Kendari dan Baubau secara year-on-year mencapai 3,14 persen atau lebih rendah dari pada inflasi tahunan September 2023 sebesar 3,46 persen.
Komoditas penyumbang inflasi yakni beras, kelompok cabai serta gula pasir yang mulai terjadi kenaikan harga. “Gula pasir ini mungkin yang perlu kita sama-sama harus waspadai,” ungkapnya.
Dikatakan Pj Gubernur begitu fokus terhadap penanganan inflasi. Hal itu direalisasikan dengan menggalakan gerakan pangan murah melalui dinas ketahanan pangan termasuk percepatan penyaluran beras bansos SPHP.
Baru-baru ini, kegiatan diselenggarakan di Kabupaten Wakatobi dan Muna Barat dengan menyalurkan bantuan sembako yang sumber pembiayaan dari BTT melalui dinas perindustrian dan perdagangan. (adm)
