BAUBAU, Rubriksultra.com – Pj Wali Kota Baubau Dr Muh Rasman Manafi, SP, M.Si saat kegiatan rapat kordinasi pencegahan korupsi terintegrasi dengan KPK RI Selasa (28/5/2024) meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memenuhi permintaan data dari KPK RI.
Rasman mengatakan data tersebut harus disampaikan dan kalau memang belum diperoleh agar didiskusikan sehingga pada saat data lengkap maka pengambilan keputusannya baik.
”Tapi kalau datanya kurang, itu pastinya image kita tidak siap. Nah itu yang ingin sampaikan kepada teman-teman yang sifatnya monitoring itu kan proses yang sedang berjalan kalau sudah evaluasi proses akan diputuskan, kalau saat monitoring kalau dimintai datanya tolong disampaikan,” ujarnya.
Ditempat yang sama Tri Budy Manto Satgas Wilayah 4 KPK RI menjelaskan, capaian MCP merupakan upaya kecil lahan korupsi yang di lakukan oleh Pemkot Baubau. Hal itu diimplementasikan diseluruh pemerintah kabupaten dan kota serta provinsi. Tentunya bahwa ini bukan pekerjaannya Inspektorat saja tapi capaiannya tentu kolaborasi dan sinergi dari semua pernangkat daerah.
Tri Budy mengakui kadang kala pihaknya menemukan capaiannya belum maksimal ternyata, data dukungnya sebetulnya ada di OPDnya tapi itu tidak di sampaikan oleh OPDnya atau ada miss komunikasi. Diharapkan hal itu tidak terjadi di Baubau.
”Jadi bayang kami untuk mencapai skor MCP ini sebetulnya 75% itu bisa tercapai tanpa kerja apapun, kenapa karena datanya sudah bisa diestimasi masuk oleh perangkat daerah, dan tentunya kami berharap Baubau nilainya makin baik lagi,” ungkapnya.
Terkait dengan P3D hasil dari pemekaran dengan Kabupaten Buton tindaklanjutnya harus juga diperhatikan misalkan aset-aset yang sudah di serahkan di Kota Baubau dan belum atas nama Pemerintah Kota atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga sebaiknya itu segera dialihkan menjadi pemerintah kota sehingga manfaat apapun bisa diterima langsung Pemerintah Kota Baubau. (adm)
