LABUNGKARI, Rubriksultra.com – Penjabat (Pj) Bupati Buton Tengah, Kostantinus Bukide, menyambut kunjungan kerja Tim Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia, khususnya dari Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (P4K), Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. Acara ini berlangsung di Aula Pancana, Kantor Bupati Buton Tengah, pada Kamis (12/12/2024).
Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka validasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) yang diajukan Pemerintah Daerah Buton Tengah, khususnya terkait pemukiman masyarakat lokal di Kecamatan Mawasangka. Fokus wilayah validasi meliputi Kelurahan Watolo, Desa Tanailandu, dan Desa Terapung.
Dalam sambutannya, Pj Bupati Kostantinus Bukide menyampaikan apresiasi tinggi atas dukungan dan perhatian yang diberikan oleh KKP terhadap pengelolaan ruang laut di Kabupaten Buton Tengah. Menurutnya, pemukiman masyarakat di kawasan pesisir menjadi salah satu prioritas utama pembangunan daerah.
“Proses validasi ini merupakan langkah penting untuk memastikan kebijakan pemanfaatan ruang laut di Buton Tengah tidak hanya sesuai dengan peraturan yang berlaku, tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal,” ujar Kostantinus.
Konstantinus Bukide menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Buton Tengah dalam mewujudkan pengelolaan ruang laut yang terpadu, berkelanjutan, dan berpihak kepada masyarakat.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Buton Tengah berharap agar pengajuan PKKPRL dapat segera terealisasi. Langkah ini diharapkan mampu memberikan dampak positif dalam tata kelola pemukiman pesisir yang lebih baik dan terintegrasi, keberlanjutan ekosistem laut dan lingkungan pesisir serta peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal melalui pemanfaatan sumber daya kelautan secara bertanggung jawab.
Lebih lanjut dikatakan, kehadiran Tim KKP di Buton Tengah menjadi angin segar bagi masyarakat pesisir, khususnya di Kecamatan Mawasangka. Dukungan nyata dari pemerintah pusat ini menjadi bukti keseriusan dalam membangun daerah berbasis potensi kelautan yang kaya dan berkelanjutan.
Kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Buton Tengah dan KKP menjadi langkah strategis dalam mencapai visi pembangunan berkelanjutan. Upaya ini juga akan membuka peluang investasi yang ramah lingkungan di sektor kelautan dan perikanan.
“Kita ingin pembangunan di wilayah pesisir tidak hanya mengandalkan eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga membuka peluang investasi yang berorientasi pada keberlanjutan. Hal ini sejalan dengan visi Buton Tengah sebagai daerah yang maju, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan,” pungkasnya.
Dengan semangat kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, validasi PKKPRL ini menjadi tonggak penting dalam mendukung visi pembangunan Buton Tengah yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan berpihak kepada masyarakat pesisir.
“Validasi ini kita harapkan dapat mendukung pembangunan infrastruktur dasar di wilayah pesisir, seperti peningkatan sarana transportasi, penyediaan air bersih, dan fasilitas pendukung bagi nelayan lokal. Dengan adanya PKKPRL, masyarakat bisa memanfaatkan potensi pesisir secara lebih optimal tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Tim KKP turut memaparkan mekanisme validasi dan prosedur PKKPRL, yang mencakup berbagai aspek penting, diantaranya kepatuhan terhadap aturan pemanfaatan ruang laut, kelayakan lingkungan dan sosial dalam pengelolaan pesisir dan dukungan terhadap aktivitas masyarakat lokal yang berbasis sumber daya kelautan.
Tim menegaskan bahwa validasi ini bertujuan untuk memastikan setiap aktivitas pemanfaatan ruang laut berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak merusak ekosistem laut. (Adv)
