LABUNGKARI, Rubriksultra.com – Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Tengah, Muh. Rijal, terus berupaya untuk melakukan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dilingkup Pemerintah Kabupaten Buton Tengah.
Daerah yang dipimpin Kostantinus Bukide sebagai Pj Bupati Buton Tengah merealisasikan itu dengan menggelar Pendampingan Penyusunan Cascading dan Crosscutting hingga level staf. Kegiatan tersebut di buka langsung secara resmi oleh Pj Sekda Buteng Muhammad Rijal.
Kegiatan yang dilaksanakan selama tiga hari, dari 31 Januari hingga 3 Februari 2025, terfokus di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Pendampingan tersebut langsung menghadirkan narasumber dari Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) untuk memberikan materi terkait penyusunan cascading dan crosscutting dalam perencanaan strategis pemerintahan.
Sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Buton Tengah turut hadir dalam acara itu, diantaranya; Kepala Dinas Pendapatan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Kepala Dinas Perpustakaan, serta Kepala Dinas Koperasi. Selain itu, staf yang bertanggung jawab dalam bidang perencanaan dari seluruh OPD juga mengikuti pendampingan ini.
Pria yang juga menjabat sebagai Kadis Perikanan Buteng itu menjelaskan, Cascading merupakan penjabaran target kinerja organisasi secara vertikal, sedangkan crosscutting adalah program kolaborasi antar perangkat daerah. Sehingga melalui pendekatan ini, diharapkan OPD dapat menyusun strategi perencanaan yang lebih efektif, sinergis, dan terintegrasi dalam mendukung pelaksanaan program kerja pemerintah daerah.
Lebih lanjut dia, Pihaknyabìmenegaskan bahwa pendampingan ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan koordinasi antar OPD. Serta Pemerintah Kabupaten Buton Tengah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan guna mencapai target pembangunan yang lebih optimal dan berkelanjutan.
“Dengan adanya pendampingan ini, kami berharap seluruh perangkat daerah dapat lebih memahami dan menerapkan cascading serta crosscutting secara optimal, sehingga program pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif,” ujarnya. (***)
Tekankan Implementasi Nyata “Cascading” untuk Kemajuan Buton Tengah
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buton Tengah (Buteng), Muhammad Rijal, secara resmi menutup kegiatan pendampingan Penyusunan Cascading dan Crosscutting bagi instansi pemerintah Kabupaten Buteng. Kegiatan kegiatan tersebut merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Pj. Sekda Buteng, Muh. Rijal meminta seluruh pimpinan OPD diminta segera mengadakan rapat internal dengan kepala bidang dan kepala seksi untuk memastikan implementasi materi yang telah dipelajari selama pelatihan agar tidak hanya menjadi teori, tetapi benar-benar diterapkan dalam perencanaan daerah.
“Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang disusun oleh setiap OPD harus selaras dengan berbagai dokumen perencanaan daerah. Dengan penyusunan cascading dan crosscutting yang tepat, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dapat dioptimalkan,” ujarnya.
Muh. Rijal juga menekankan pentingnya pembentukan tim kerja lintas OPD untuk mempercepat pencapaian target kinerja di berbagai sektor strategis. Beberapa sektor yang menjadi fokus utama diantanya pengembangan pariwisata dan peningkatan retribusi pajak, pemberdayaan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Perencanaan zonasi serta pengembangan pelabuhan kapal cepat, peti kemas, dan pelabuhan rakyat. Pengembangan kawasan pertanian berbasis wisata buah dan budidaya lobster.
Percepatan penanganan gizi buruk oleh Dinas Kesehatan, serta peningkatan kualitas layanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
Selain itu, Muh. Rijal juga menyoroti perlunya analisis terkait penggunaan kendaraan dinas roda empat, apakah lebih efisien melalui sistem sewa atau pengadaan sendiri.
Jendral ASN itu juga menekankan pentingnya pengukuran indikator pembangunan manusia (IPM), khususnya di sektor pendidikan, agar setiap program memiliki dampak yang terukur.
Sebagai tindak lanjut, akan dilakukan dengan perencana dan kepala dinas untuk mempresentasikan perencanaan masing-masing OPD.
“Saya ingin ada perubahan nyata demi kemajuan daerah. Niat saya sebagai Sekda adalah murni untuk memberikan manfaat bagi Buton Tengah,” tegasnya. (***)
Koordinasi di Kemendagri, Buton Tengah Bahas Pencairan TPP yang Transparan
Tim Teknis Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Kabupaten Buton Tengah menggelar rapat lanjutan di Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terkait mekanisme pencairan TPP Tahun Anggaran 2025. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Kemendagri.
Pertemuan tersebut dihadiri Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Tengah Muhammad Rijal, Asisten III, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Bagian Umum, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala), Kepala Bagian Hukum, serta Kepala Bagian Pembangunan.
Rapat ini bertujuan menyusun mekanisme pencairan TPP yang lebih efektif dan transparan. Diskusi membahas berbagai aspek administratif dan teknis untuk memastikan pencairan sesuai regulasi yang berlaku.
Pj Sekda Buton Tengah, Muhammad Rijal menyampaikan bahwa pertemuan tersebut penting untuk menyamakan persepsi antara pemerintah daerah dan Kemendagri agar kebijakan yang diambil sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Buton Tengah menjadi satu dari 20 daerah di Indonesia yang telah mendapat persetujuan pencairan TPP untuk Tahun Anggaran 2025. Bahkan, kami satu-satunya daerah di Sulawesi Tenggara yang masuk dalam daftar tersebut,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa proses pencairan kini hanya menunggu verifikasi keuangan daerah sebagai tahapan akhir.
Sebagai informasi, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) merupakan tunjangan di luar gaji pokok dan tunjangan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
TPP bertujuan meningkatkan motivasi kerja, kesejahteraan, dan kedisiplinan pegawai dengan mempertimbangkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, serta aspek kedisiplinan.
Dengan adanya persetujuan pencairan TPP ini, diharapkan kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Buton Tengah semakin meningkat, sehingga mampu mendorong kinerja yang lebih baik dalam pelayanan kepada masyarakat. (adv)
