BUTUR, Rubriksultra.com – Seorang anggota Polres Buton Utara berinisial Aipda AD resmi diberhentikan secara tidak hormat dari institusi kepolisian. Pemecatan ini merupakan buntut dari kasus dugaan asusila yang menyeret oknum tersebut.
Kapolres Buton Utara, AKBP Totok Budi S., S.I.K., M.H., menegaskan, Aipda AD dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) setelah melalui sidang kode etik.
“Sidang kode etik telah digelar dan hasilnya memutuskan PTDH. Seluruh proses administratif sudah dilalui di Polres Buton Utara,” ujar Kapolres Totok kepada wartawan, Jumat (18/4).
Namun, meski telah dipecat, Aipda AD disebut masih mengajukan banding ke Polda Sulawesi Tenggara. Bahkan, muncul klaim bahwa dirinya akan ‘selamat’ dari hukuman berkat dukungan pihak-pihak tertentu di tingkat atas.
Menanggapi kabar tersebut, Kapolres Totok menegaskan pihaknya tetap mengawal proses banding dengan objektif dan terbuka.
“Memang benar yang bersangkutan mengajukan banding. Tapi kami belum menerima informasi perkembangan lebih lanjut. Kami akan telusuri,” kata mantan Kanit 3 Subdit II Dit Tipiter Bareskrim Polri itu.
Di tengah proses hukum, keresahan masyarakat pun mulai mencuat. Keluarga korban menyebut adanya upaya dari AD menyebarkan narasi bahwa dirinya tidak akan dipecat, memantik dugaan adanya intervensi yang berpotensi mengganggu jalannya keadilan.
Menanggapi hal itu, AKBP Totok kembali menegaskan komitmen Polres Buton Utara dalam menegakkan aturan dan menjaga marwah institusi.
“Kami tidak akan memberi toleransi pada pelanggaran, apalagi yang mencoreng nama baik kepolisian. Sejak awal saya selalu menekankan pentingnya integritas dan disiplin bagi setiap anggota,” tegasnya.
Ia menambahkan, institusi Polri harus menjadi garda depan dalam penegakan hukum yang bersih dan adil, termasuk terhadap anggotanya sendiri.
Langkah tegas ini, lanjut AKBP Totok, adalah bentuk komitmen bahwa tidak ada ruang bagi pelanggar di tubuh Polri, baik secara etik maupun pidana. (adm)
