BAUBAU, Rubriksultra.com – Wali Kota Baubau, H. Yusran Fahim, SE, dan Wakil Wali Kota, Ir. Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc, terus bergerak cepat pasca memaparkan capaian 100 Hari Kerja. Pada Rabu (25/6/2025), keduanya melakukan audiensi khusus dengan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Republik Indonesia, Budiman Sudjatmiko, di Jakarta.
Pertemuan ini menjadi langkah awal dalam mempercepat program pengentasan kemiskinan di wilayah kepulauan, khususnya di Kota Baubau dan sekitarnya.
Kepala Bappeda Kota Baubau, Dr. Dahrul Dahlan, dalam keterangannya, Kamis (26/6/2025), menjelaskan bahwa audiensi tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat penting lingkup Pemkot Baubau. Mereka di antaranya Kepala Bappeda, Kadis PUPR, Kadispora, Kadis Sosial, serta Kepala BPKAD.
“Pak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota menyampaikan langsung kondisi kemiskinan di wilayah kepulauan serta pentingnya percepatan intervensi. Fokusnya adalah pada pengembangan industrialisasi yang membebaskan masyarakat miskin,” jelas Dahrul.
Adapun sembilan aspek industrialisasi yang menjadi perhatian dalam audiensi tersebut meliputi: industri pangan, pengolahan, kesehatan dan pendidikan, hunian, industri kreatif, digitalisasi, transportasi, hingga pengembangan energi terbarukan.
Kepala BP Taskin, Budiman Sudjatmiko, dalam pertemuan itu memberikan arahan agar Pemkot Baubau segera menyiapkan usulan program percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis 9 aspek tersebut. Bahkan, BP Taskin berencana menggelar Rapat Koordinasi Wilayah Kepulauan di Kota Baubau pada Juli 2025 mendatang.
“BP Taskin akan melibatkan lintas kementerian dan investor terkait dalam Rakor tersebut. Ini menjadi peluang besar bagi Baubau sebagai pusat gerakan percepatan pengentasan kemiskinan wilayah kepulauan,” tambah Dahrul.
Menindaklanjuti hal ini, Pemkot Baubau bersama Pemprov Sulawesi Tenggara serta kabupaten sekitar wilayah kepulauan akan menggelar rapat sinkronisasi program. Namun, jadwal pastinya masih menunggu konfirmasi resmi dari BP Taskin dan kementerian terkait.
“Intinya, kami siap memfasilitasi Rakor ini agar program yang dirancang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah kepulauan,” tutup Dahrul. (adm)
