KENDARI, Rubriksultra.com – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ir. Hugua, M.Ling., membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang digelar Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Sultra, Selasa (8/7/2025), di Swiss-Belhotel Kendari.
Sosialisasi ini mengusung tema “Pemanfaatan Data dan Informasi Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dalam Rangka Perencanaan dan Penyusunan Kebijakan Daerah Berbasis Bukti untuk Memperkuat Daya Saing Berdasarkan Potensi Keunggulan Daerah.”
Acara tersebut dihadiri Deputi Riset dan Inovasi Daerah BRIN, Direktur Kebijakan Riset dan Inovasi Daerah, Asisten II Setda Sultra, para kepala OPD lingkup Pemprov Sultra, serta perwakilan dari berbagai instansi terkait.
Dalam sambutannya, Wagub Ir. Hugua menekankan pentingnya data dalam memperkuat daya saing daerah. Ia menjelaskan bahwa dalam sistem otonomi daerah, peran provinsi sangat strategis dalam memfasilitasi dan memperkuat kapasitas kabupaten/kota.
“IDSD adalah alat ukur utama yang mencerminkan produktivitas sektor penggerak ekonomi seperti pertanian, perikanan, industri kreatif, perdagangan, dan pariwisata. Semua sektor ini menjadi indikator penting dalam penilaian daya saing,” jelasnya.
Hugua juga menegaskan peran Brida tidak hanya memperkuat kapasitas provinsi, tetapi juga membina kabupaten/kota sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.
“Kita harus aktif mendorong peningkatan daya saing di seluruh wilayah. Brida wajib mengambil peran strategis untuk memfasilitasi peningkatan tersebut,” ujarnya.
Ia turut menyinggung tiga indikator utama penilaian kinerja daerah secara nasional, yakni Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK, LAKIP dari Kementerian PANRB, serta IDSD yang mengukur produktivitas ekonomi daerah.
“Jika skor IDSD rendah, itu tanggung jawab kita semua, khususnya Brida sebagai instansi riset dan inovasi,” tegasnya.
Hugua juga menyoroti penurunan skor LAKIP Provinsi Sultra dari B menjadi C. Menurutnya, IDSD menjadi tolok ukur penting efektivitas APBD.
“Kalau IDSD kita rendah, untuk apa APBD Rp4,7 triliun itu? Karena IDSD mencerminkan produktivitas masyarakat—dari petani, nelayan hingga pelaku industri kreatif,” ungkapnya.
Ia pun mengapresiasi tren positif IDSD Sultra yang naik dari 3,36 pada 2023 menjadi 3,46 pada 2024, meskipun masih perlu ditingkatkan agar mampu bersaing secara nasional.
Kepala Brida Sultra, Dra. Hj. Isma, M.Si., dalam laporannya menyampaikan bahwa sosialisasi ini penting mengingat adanya perubahan metodologi pengukuran IDSD sejak integrasi Balitbang ke dalam BRIN.
Kini, pengukuran dilakukan secara nasional oleh BRIN berdasarkan Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi Daerah.
“IDSD saat ini digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan berbasis bukti serta menjadi instrumen penting dalam evaluasi dan monitoring program pemerintah daerah,” jelas Isma.
Ia juga menegaskan bahwa meski skor IDSD Sultra meningkat menjadi 3,46, sejumlah pilar masih menunjukkan angka yang rendah dan membutuhkan intervensi lintas sektor.
BRIN, lanjut Isma, melalui Deputi Riset dan Inovasi Daerah juga akan terus memberikan pembinaan teknis dan fasilitasi kepada daerah terkait pemanfaatan IDSD.
Sosialisasi ini diharapkan menjadi momentum strategis memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan lembaga riset dalam meningkatkan daya saing daerah. Pemerintah Provinsi Sultra melalui Brida berkomitmen untuk terus mengedepankan inovasi dan data sebagai dasar kebijakan pembangunan yang tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat. (adv)
