Baubau Masih Miliki 7.000 Rumah tak Layak Huni

ILUSTRASI (FOTO. INT)

BAUBAU, Rubriksultra.com- Meski program bedah rumah terus teralokasi setiap tahun, namun jumlah rumah tak layak huni (RTLH) di Kota Baubau masih cukup banyak. Data terkini, jumlah RTLH di negeri seribu benteng ini masih mencapai lebih dari 7.000 unit.

“Teman-teman di perumahan saat ini lagi menginput data. Terakhir data kita sampai hari ini masih ada sekitar 7.000 RTLH di Baubau,” kata Plt Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Baubau, Muh. Salim melalui Kabid Perumahan, Sumartoyo di ruang kerjanya, pekan lalu.

- Advertisement -

Data ini, kata dia, biasanya digunakan sebagai mekanisme pengajuan usulan ke pemerintah pusat. Usulan itu untuk mendapatkan bantuan dari APBN.

Kendati begitu, bantuan dari APBN untuk tahun ini belum kunjung ada titik kejelasan. Saat ini, Kota Baubau baru mendapat dua sumber anggaran bedah rumah RTLH dari DAK dan APBD Provinsi Sultra sejumlah 226 unit.

Sumartoyo mengaku kondisi 7.000 unit RTLH di Baubau ini bervariasi. Mulai dari rusak ringan, sedang sampai berat.

Namun, Ia enggan merinci klasifikasi RTLH di Baubau yang mengalami kerusakan ringan hingga berat itu. Ia mengaku data tersebut dirangkum secara umum.

“Ini data umum ya, pada saat dapat bantuan baru kita verifikasi lagi tingkat kerusakannya dan kami prioritaskan yang betul-betul rusak berat yang mendapat bantuan lebih dulu,” katanya.

Atas data ini, pihaknya telah menyusun rencana strategis (Renstra) sesuai RPJMD Kota Baubau. Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, RTLH di Baubau diupayakan sudah bisa tertangani secara keseluruhan.

Keseriusan pemerintah bisa dilihat dari alokasi bedah rumah dari APBD 2019 Kota Baubau yang difokuskan pada bantuan pembinaan program P2WKSS di Kelurahan Bugi kurang lebih 100 rumah. Meski begitu, gaungnya diakui masih dalam skala rehab ringan.

Baca Juga :  Ali Mazi Buka Seminar Sinergitas Pariwisata di Kepulauan Buton

“Kami mencoba dari APBD karena pemerintah pusat akan memberikan perhatian yang lebih serius apabila pemerintah kota/kabupaten memiliki kepedulian yang sama. Kalau mereka lihat di APBD ada, biasanya pusat juga akan memberikan bantuan yang lebih besar. Itu harapan kita bersama,” katanya. (adm)

Penulis : Sukri Arianto

Facebook Comments