BAUBAU, Rubriksultra.com- Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Baubau, Dr Roni Muhtar menegaskan Pemerintah Kota Baubau tak bersengketa dengan Kabupaten Buton soal aset yang belum diserahkan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya memfasilitasi agar ada kesepakatan antara kedua belah pihak terkait kejelasan aset. Sebab hingga kini aset yang berada di Kota Baubau belum diserahkan dari daerah induk (Buton) kepada daerah yang dimekarkan (Baubau).
“Jadi sebenarnya tidak ada sengketa, hanya yang terjadi adalah belum ada kesesuaian pandangan antara pemkab Buton dan Pemkot Baubau, belum ada keselarasan,” kata Dr Roni Muhtar ditemui dikantor Wali Kota Baubau, Jum’at 28 Juni 2019.
“Jadi inilah oleh KPK perlu difasilitasi, perlu diupayakan supaya terjadi kesepakan antara daerah induk yaitu Kabupaten Buton dan anaknya yaitu Kota Baubau,” tambahnya.
Kata dia, hubungan antara ibu dan anak itu haruslah harmonis. Menurutnya dengan kelapangan dada, pemerintah Kabupaten Buton dan Baubau akan saling memahami keadaan.
Saling menerima secara bersama tentang apa saja yang menjadi permasalah yang ada. Kemudian mencari solusi yang paling baik.
Kata dia, beberapa aset oleh KPK telah diklarifikasi langsung ke Pemkab Buton. Namun Ia mengaku belum ada hasil dari klarifikasi itu.
“Belum (ada hasil). Harapan kita ya supaya masalah ini cepat clear. Saya kira itu menjadi harapan besar semua kita,” katanya.
Jenderal ASN di Baubau berharap besar masyarakat Kota Baubau tak memiliki prasangka yang tidak baik atas masalah ini. Apalagi hal ini merupakan masalah internal pemerintah.
“Kita semua ini sebagai satu keluarga Buton, harus guyub dalam ikatan kebersamaan yang solid dan kokoh. Adapaun ada salah interprestasi atau salah peersepsi, semuanya bisa dibicarakan dengan baik,” katanya. (adm)
Penulis : Sukri Arianto
