PASARWAJO, Rubriksultra.com – DPRD Kabupaten Buton menyetujui rancangan peraturan daerah (Raperda) dan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Buton terhadap APBD tahun 2018.
Persetujuan itu ditandai dengan sidang paripurna dewan yang dipimpin Ketua DPRD Buton, Rafiun yang berlangsung di ruang rapat DPRD Kabupaten Buton, Senin 22 Juli 2019.
Sekda Buton, La Ode Muhammad Zilfar Djafar hadir mewakili Bupati Buton membacakan pidato akhir terhadap persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pelaksaan APBD 2018 menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Dalam sambutannya, Bupati Buton memberikan apresiasi kepada dewan yang telah menyelesaikan tugas bersama sebagai bentuk penyempurnaan hasil yang telah dicapai yaitu opini Wajar Tanda Pengecualian (WTP).
“Setelah melalui proses evaluasi dan pembahasan di DPRD termasuk di provinsi dan diakhiri dengan pandangan fraksi, dewan telah banyak memberi masukan konstruktif yang dapat menjadi penyempurnaan pelaksaan kegiatan pembangunan kedepan,” ujar La Ode Zilfar membacakan pidato Bupati.
Kedepan tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa semakin kompleks. Pengawasan penggunaan anggaran semakin ketat yang dapat diakses semua pihak.
Peran pengawasan tetap akan terus dibutuhkan utamanya bagi dewan. Hal itu penting guna mewujudkan pemerintah yang provesional dan pelaksanaan pembangunan pro sumber daya serta akuntabel.
Dalam pidatonya, Bupati Buton berkomitmen akan melakukan pengkajian terhadap seluruh masukan dewan yang berkaitan dengan upaya penyempurnaan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas PAD, perbaikan pelayanan kesehatan, RSUD, pelayanan pendidikan, peningkatan kualitas perempuan, pelayanan persampahan, penertiban penerima bantuan sosial termasuk kinerja sektor pertanian dan perikanan.
Diakui dalam perjalanan pembangunan masih banyak harapan yang belum tertangani secara menyeluruh dan akan menjadi pekerjaan serta agenda pemerintah diantaranya, kebutuhan infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pengendalian kemiskinan serta persoalan pengembangan sumber daya manusia.
Tidak kalah pentingnya mengangkat kualitas pendidikan dan kesehatan, serta mampu mengangkat tantangan zaman, termasuk pemanfaatan sumber daya alam yang mempunyai keunggulan komperatif agar mendorong peningkatan pendapatan asli daerah.
“Tentunya semua ini bukan hal yang sederhanan, tetapi membutuhkan terobosan pemikiran serta keberanian dalam bekerja namun tetap pada koridor aturan yang berlaku,” paparnya.
Pencapaian predikat WTP secara beruntun, lanjut bupati, merupakan suatu prestasi yang perlu diapresiasi. Meski beigu, disadari masih banyak kekurangan yang perlu disempurnakan kedepannya.
“Terimakasih kepada semua elemen pembangunan baik dari staf, eselon IV, eselon III, eselon II serta para tenaga fungsional, penyuluh dan seluruh elemen pembangunan lainnya terutama bagi DPRD Buton, karena jerih payah semua sehingga kita berhasil menyelesaikan agenda pembangunan di tahun 2018,” tutupnya. (adm)
