KENDARI, Rubriksultra.com – Gubernur Sultra, Ali Mazi menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pemberdayaan perempuan di Sulawesi Tenggara. Sebagai bentuk keseriusan pemerintah, politikus NasDem itu berjanji akan meningkatkan anggaran yang responsif gender.
Hal tersebut disampaikan langsung Gubernur Sultra dua periode saat membuka Kongres VIII Rembuk Nasional Gerakan Perempuan di Kendari, Senin 22 Juli 2019.
Tak hanya itu saja, empat komitmen disampaikan Ali Mazi guna mendorong eksistensi perempuan Sultra. Diantaranya adalah memberikan ruang yang cukup dan mendorong perempuan berpartisipasi dalam semua proses dan tahapan pembangunan di seluruh bidang.
“Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender,” sambung Ali Mazi.
Selanjutnya, Pemprov Sultra melalui dinas terkait siap meningkatkan keterampilan perempuan sehingga dapat memberdayakan ekonomi perempuan sesuai potensi wilayah setempat.
Terakhir, lanjut Ali Mazi, pemerintah akan mendorong peran aktif organisasi perempuan serta komunikasi koordinasi yang intens dengan stakeholder terkait. Langkah ini sangat penting dalam upaya perumusan dan sekaligus pelaksanaan kebijakan pro perempuan.
Bagi Ali Mazi, kaum perempuan harus diberi kesempatan terlibat dalam agenda pengambilan keputusan.
“Karena kita perlu mengetahui dan mendengarkan aspirasi perempuan dalam proses penyusunan kebijakan dan program. Ini penting dalam rangka mendorong pemberdayaan perempuan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan perempuan itu sendiri,” urai Ali Mazi.
Ia juga menyinggung beberapa permasalahan yang banyak membelit kaum perempuan di Sultra. Diantaranya kekerasan dan pelecehan seksual terhadap buruh migran yang banyak ditangani dan menjadi konsentrasi advokasi Organisasi Solidaritas Perempuan Sultra.
“Semoga kegiatan ini bisa memberi output bermanfaat. Kita juga berharap perlindungan terhadap perempuan bisa ditingkatkan, trafficking ditekan sehingga tidak ada lagi perempuan butuh migran yang mengalami kekerasan,” ucap Ali Mazi.
Terpisah, Ketua Panitia Kongres VIII Rembuk Nasional Gerakan Perempuan, Ningsih menyatakan kegiatan empat tahunan sekali ini menghadirkan perwakilan Solidaritas Perempuan seluruh Indonesia termasuk internasional. Diantaranya dari Negara Singapura.
Untuk kali pertama, Sultra ditunjuk menjadi tuan rumah Kongres Perempuan.
“Salah satu alasan Sultra menjadi tuan rumah karena memang beberapa kasus kekerasan buruh migran di sini menjadi perhatian nasional. Kita berharap komitmen yang disampaikan Pak Gubernur mendukung langkah kami Solidaritas Perempuan dalam upaya menekan kasus kekerasan buruh migran dan trafficking,” ujar Ningsih.
Dibuka sejak Senin 22 Juli, kegiatan Kongres VIII Rembuk Nasional Gerakan Perempuan Nasional berlangsung hingga 27 Juli 2019.
Selama kongres beberapa seminar berhubungan dengan upaya perlindungan hak buruh migran dan trafficking digelar.
Tetamu perwakilan Solidaritas Perempuan dari seluruh Indonesia turut diperkenalkan beberapa panganan tradisional Bumi Anoa seperti sinonggi dan ragam khas jajanan lokal.
Di lokasi kegiatan juga dibuka Kampung Perempuan. Di sana peserta bisa membeli oleh-oleh aneka souvenir dan kuliner hasil olahan UMKM yang rata-rata dikelola oleh kaum perempuan dari berbagai wilayah di Indonesia.
“Stand ini disediakan gratis bagi peserta UMKM yang ingin berpartisipasi meramaikan ajang kongres. Bisa dilihat ada banyak stand. Peserta bisa membeli oleh-oleh khas Kendari juga disini,” jelas Ningsih. (adm)
