BAUBAU, Rubriksultra.com– Wakil Wali Kota Baubau, La Ode Ahmad Monianse tak menampik adanya miskomunikasi sehingga pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Wajo sempat macet. Pun begitu, Pemkot Baubau telah mengambil langkah sehingga pelayanan saat ini kembali normal.
“Berdasarkan petunjuk dari Wali Kota kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk sesegera mungkin mengisi kekosongan dua dokter itu. Langkah yang diambil adalah menggeser dokter di puskesmas lain yang berlebih,” kata La Ode Ahmad Monianse ditemui di Galaxy Inn, Selasa 10 September 2019.
Dua dokter yang digeser yakni satu dari Puskesmas Lakologou dan satu dokter lainnya dari Puskesmas Sulaa. Kedua dokter ini diakui sudah bertugas di Puskesmas Wajo terhitung Selasa 10 September 2019.
“Informasi hari ini mereka sudah betugas. Tentunya sembari menyelesaikan berkas administrasi dan menunggu kepulangan Sekda dari luar daerah,” katanya.
Orang nomor dua di Baubau ini menjelaskan, langkah ini diambil semata-mata untuk pelayanan kepada masyarakat. Sebab pelayanan merupakan hal terpenting saat ini.
“Intinya saat ini pelayanan sudah mulai normal kembali,” katanya.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Baubau, Wahyu mengatakan, pelayanan kesehatan di Puskesmas Wajo sempat macet karena tidak ada dokter untuk poli umum. Dua dokter yang disiagakan bergeser pindah tugas ke RSUD Baubau dan Buton Selatan (Busel).
“Saya juga tidak tahu soal kepindahan dua dokter umum Puskesmas Wajo itu. Apalagi tidak ada pemberitahuan sebelumnya,” katanya.
Informasi itu, akunya, baru diketahui setelah Kepala Puskesmas Wajo menghadap soal kekosongan tersebut.
“Setelah itu baru saya sadar. Intinya ini adalah kesalahan saya dan ini tanggungjawab saya,” kata Wahyu.
Ia mengaku bila mengetahui hal ini dari awal langkah antisipasi akan segera diambil. Minimal menghadap ke Wali Kota atau Sekretaris Daerah (Sekda) untuk segera menggeser dokter berlebih di Puskesmas lain.
Wahyu menambahkan, dokter Pemkot Baubau terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Nusantara Sehat (NS) rekrutan Kementerian Kesehatan.
“Sebenarnya kita ini dilema. Disatu sisi kita dibatasi aturan. Kalau kita melanggar regulasi, salah. Tidak menempatkan dokter, masyarakat resah. Kejadiannya seperti saat ini,” katanya. (adm)
Penulis : Sukri Arianto
