LABUNGKARI, Rubriksultra.com- Pemenuhan dan pelayanan prima kepada masyarakat menjadi hal utama yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Buton Tengah (Buteng).
Dibawah komando Bupati dan Wakil Bupati Buteng, H. Samahuddin-La Ntau, pelayanan ini coba dimaksimalkan dengan menambah beberapa kendaraan operasional dilapangan.
Dua unit kendaraan operasional berhasil diserahkan untuk dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Buteng sekaligus.
Satu unit kendaraan hasil komunikasi dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Mobil operasional merk Luxio ini ditujukan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Buteng.
Sementara satu unit kendaraan lainnya untuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Buteng. Kendaraan ini bersumber dari APBD Buteng tahun anggaran 2019.
Dua kendaraan operasional ini diserahkan langsung Bupati Buteng, H. Samahuddin dan Wakil Bupati Buteng, La Ntau secara bersamaan di kantor Bupati Buteng, Senin 2 Desember 2019.
Bupati Buteng, H Samahuddin sangat berterima kasih kepada pemerintah pusat yang telah memberikan perhatian atas pelayanan masyarakat Buteng. Bantuan ini dinilai sangat membantu.
Orang nomor satu di Buteng ini berharap besar kendaraan operasional itu dapat dimanfaatkan dan difungsikan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat.
“Kepada instansi teknis, tidak ada alasan lagi operasional dilapangan tidak dijalankan. Dengan adanya kendaraan ini maka pelayanan harus dimaksimalkan,” kata H. Samahuddin usai menyerahkan kunci kendaraan operasional bantuan pemerintah pusat kepada Kepala DP3A Buteng, Nurlia Husuni.
Kepala DP3A Buteng, Nurlia Husuni mengaku akan menjalankan amanah pimpinan dengan sebaik-baiknya. Mobil operasional ini akan digunakan untuk meningkatkan kinerja pegawai di instansi yang dipimpinnya.
Kata Nurlia Husuni, mobil operasional bantuan kementerian ini dikhususkan untuk melayani korban kekerasan baik kepada perempuan maupun anak. Kendaraan ini siap menjemput korban 1×24 jam bila diperlukan.
“Jadi ini mobil khusus menjemput korban kekerasan, baik itu kekerasan fisik, seksual maupun psikis. Kami juga akan siapkan call center, masyarakat tinggal menghubungi kami dinomor itu, nanti kami jemput 1×24 jam pelayanan,” katanya.
Selain itu, mobil operasional ini juga berfungsi untuk meningkatkan pendampingan dalam rangka menangani dan mengobati traumatik korban kekerasan.
Didalam mobil operasional ini telah dilengkapi beberapa aksesoris pendukung. Aksesoris itu untuk melengkapi laporan secara manual maupun secara simphoni.
“Makanya tidak bisa sembarang digunakan. Khusus untuk korban kekerasan,” katanya.
Nurlia Husuni menambahkan, bantuan ini kedepan akan menjadi aset daerah. Berdasarkan informasi pihak kementerian, bantuan operasional ini untuk sementara berakhir pada 2019 ini.
Ditempat yang sama, Wakil Bupati Buteng, La Ntau menyerahkan satu unit kendaraan operasional jenis truk kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Buteng. Rencananya mobil ini akan difungsikan sebagai armada pengangkut sampah.
Mobil truk tersebut merupakan pengadaan yang bersumber dari APBD 2019 senilai Rp 450 juta.
“Dengan tambahan satu unit ini, maka kita sudah punya dua armada pengangkut sampah,” jelas Kepala DLH Buteng, H. Alimuddin.
Dua unit armada ini akan disebar untuk melayani enam kecamatan di Buteng. Masing-masing armada disiagakan untuk melayani tiga kecamatan.
Satu unit melayani wilayah Kecamatan Gu, Lakudo, dan Sangia Wambulu. Sementara satu unit lainnya melayani wilayah Kecamatan Mawasangka, Mawasangka Tengah, dan Mawasangka Timur.
Terkait operasional, pihaknya mengaku harus menambah personil. Penambahan personil diupayakan pada 2020 mendatang.
“Personil nanti 2020 ini kita akan tentukan, karena memang kita butuh sopir juga satu untuk operasionalnya,” katanya.
H. Alimuddin mengaku Pemkab Buteng sudah masuk dalam bursa penilaian Adipura. Namun sayang masih terkendala dengan persoalan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
“Saat ini kita masih menunggu kebijakan lebih lanjut dan tengah mencari lokasi yang jelas. Kalau TPA sudah ada maka akan ada banks sampah karena kita sudah ada MoU dengan kementerian untuk itu,” katanya. (adv)
