Oleh : Muhammad Imam Syafi’i, S.Tr.Stat
Staf IPDS BPS Kota Baubau
BAUBAU, Rubriksultra.com- Salah satu indikator yang dijadikan sebagai pengukur keberhasilan suatu pemerintahan dalam suatu wilayah adalah adanya peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Peningkatan ekonomi dalam suatu wilayah secara umum mengidentifikasi bahwa daerah tersebut berada dijalan yang benar untuk menuju kemakmuran.
Pertumbuhan ekonomi yang selalu diusahakan pemerintah suatu wilayah selalu bertujuan demi meningkatkan kemaslahatan masyarakatnya. Seperti teori yang dikemukakan Keyfit dan Nitisastro (1997) menjelaskan, bahwa tujuan akhir pembangunan ekonomi suatu negara adalah memperoleh susunan ekonomi sedemikian rupa sehingga dapat terjamin suatu tingkat hidup yang setinggi-tingginya bagi seluruh warga negara.
Tingkat hidup dalam suatu negara biasanya diukur dengan pendapatan rata-rata tiap orang berdasarkan pembangunan nasional. Meskipun demikian, bertambahnya hasil produksi belum berarti naiknya tingkat penghidupan, apabila pertambahan penduduk melebihi tingkat pertambahan produksi.
Berdasarkan penjelasan Keyfit dan Nitisastro, pemerintah di suatu daerah juga perlu mengetahui perkembangan populasi penduduknya demi mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih maksimal. Penjelasan Keyfit dan Nitisastro berjalan lurus dengan pendapat Simon dan Schumpeter (1990) bahwa, penduduk adalah aset yang memungkinkan untuk mendorong pengembangan ekonomi dan promosi inovasi teknologi dan institusional sehingga dapat mendorong perbaikan kondisi sosial.
Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat dicapai lebih maksimal jika pemerintah dapat mengetahui data karakteristik penduduk. Seperti data rasio jenis kelamin, tingkat ketergantungan, dan juga data mengenai distribusi penduduk disuatu wilayah terkait sebaran usia penduduknya hingga jenis-jenis pekerjaan yang ditekuni oleh penduduknya.
Data-data inilah yang digunakan sebagai modal awal bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan pembangunan yang tepat bagi masyarakatnya. Misalnya jumlah sekolah atau rumah sakit yang akan dibangun, hingga menentukan daerah-daerah baru yang akan membuka lapangan kerja.
Berdasarkan data BPS Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2018, jumlah penduduk sebanyak 2.630,6 ribu jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,18 persen. Secara garis besar laju pertumbuhan penduduk di Sulawesi Tenggara terbilang tinggi bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang hanya 1,33 persen.
Tingginya laju pertumbuhan penduduk Sulawesi Tenggara dibandingkan provinsi lain di Indonesia dapat menjadi amunisi utama bagi pemerintah dalam memanfaatkan bonus demografi yang akan dirasakan oleh Indonesia pada 2020 hingga 2035.
Bonus demografi yang akan dialami Indonesia semakin didukung dengan angka dependency ratio atau angka ketergantungan di Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 58,95 persen. Nilai ketergantungan tersebut tergolong dalam kategori sedang yang bermakna bahwa dari 100 penduduk di Sulawesi Tenggara yang termasuk usia produktif yaitu 14-65 tahun harus menanggung 59 penduduk usia tidak produktif yaitu umur 0-15 tahun dan umur 65 tahun keatas.
Sedangkan bila dilihat dari sisi ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sulawesi Tenggara bila dihitung berdasarkan harga konstan 2018 menyentuh angka Rp 88.328.518,19 juta rupiah. Bila dibandingkan pada 2017, PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara meningkat 6,42 persen tetapi bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan PDRB, laju pertumbuhan PDRB pada 2017 masih lebih baik dengan angka 6,76 persen.
Penurunan laju pertumbuhan PDRB di Provinsi Sulawesi Tenggara ini paling besar disebabkan oleh penurunan laju pertumbuhan PDRB pada sektor pertambangan dan penggalian. Sedangkan bila dilihat berdasarkan Kabupaten di Sulawesi Tenggara pada tahun 2018, Kabupaten Konawe dan Kabupaten Konawe Kepualauan memiliki nilai laju pertumbuhan PDRB terbesar dengan angka 7,4 persen sedangkan Kabupaten Buton memiliki laju pertumbuhan PDRB terendah dengan angka 5,1 persen.
Dampak umum yang dirasakan dari jumlah penduduk yang terus bertambah dan ekonomi di suatu daerah adalah tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin di sutu wilayah. Pada tahun 2018 di Sulawesi Tenggara, terdapat 1.788.875 orang penduduk usia 15 tahun keatas atau naik 2,37 persen dari tahun sebelumnya.
Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) mencapai 69,78 persen. Jumlah penduduk yang bekerja di tahun 2018 tercatat sebanyak 1.207.488 orang, yang terdiri dari 725.363 orang laki-laki dan 482.125 orang perempuan.
Sebagian besar bekerja pada sektor pertanian (35,42 persen), dan status pekerjaan utama sebagai buruh/ karyawan/pegawai (33,08 persen). Angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja atau biasa disebut pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2018 tercatat sebesar 3,26 persen atau mencapai 40.724 orang.
Angka ini menurun dibandingkan tahun 2017 dimana TPT sebesar 3,30 persen. Menurut gender, tingkat pengangguran perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki, dimana TPT perempuan sebesar 3,96 persen, sementara TPT laki-laki hanya 2,79 persen. Angka pengangguran di Sulawesi Tenggara tergolong kecil bila dibandingkan angka pengangguran secara nasional sebesar 5,34 persen.
Angka pengangguran yang kecil belum dapat membantu secara signifikan dalam menurunkan jumlah penduduk miskin pada tahun 2018 di Sulawesi Tenggara yang berjumlah 307,1 ribu jiwa yang sebelumnya pada tahun 2017 berjumlah 331,71 ribu jiwa.
Jumlah penduduk miskin pada Provinsi Sulawesi Tenggara bila dirinci berdasarkan Kabupaten, jumlah penduduk miskin terbanyak berada pada Kabupaten Konawe Selatan dengan jumlah 33,73 ribu jiwa dan jumlah penduduk miskin terkecil berada pada Kabupaten Konawe Kepulauan berjumlah 5,87 ribu jiwa.
Secara persentase pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tenggara sebesar 11,63 persen yang diatas jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 9,66 persen.
Dengan adanya bonus demografi yang akan dialami Indonesia termasuk Provinsi Sulawesi Tenggara maka pemerintah sebaiknya dapat lebih memanfaatkan potensi tersebut. Salah satunya adalah dengan memberi perhatian lebih pada sektor pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan yang menyerap pekerja sebesar 427.659 jiwa dengan persentase 35,41 persen dari seluruh pekerja di Sulawesi Tenggara, dimana pada sektor pertanian saja masih terdapat 261.686 jiwa pekerja yang hanya sebatas tamatan sekolah dasar.
Oleh karena itu, pemerintah harus dapat memperbaiki beberapa sektor yang saat ini dapat membantu masyarakatnya tidak hanya untuk jangka pendek tetapi juga untuk jangka panjang demi memanfaatkan bonus demografi hingga tahun 2035. (***)
