KENDARI, Rubriksultra.com- Pj Walikota Baubau yang baru saja dilantik, Hado Hasina membahas kemungkinan mutasi pejabat di Kota Semerbak itu. Kebijakan ini bisa saja diambil jika ada pejabat yang berani melakukan manuver politik.
Mengemban tugas sebagai leader di daerah yang tengah menggelar suksesi Pilkada, mantan Sekda Butur itu menginginkan agar Aparat Sipil Negara (ASN) tetap bersikap netral. Tidak tergiur dalam pusaran politik. Terlebih ikut-ikutan menjadi tim sukses Paslon.
Dirinya punya kewenangan memberi hukuman bagi aparat yang berani nakal melanggar aturan ASN. Punishment bisa berupa teguran atau mutasi.
“Ada kemungkinan mutasi. Kalau ada PNS yang jadi tim sukses, yang nakal lebih baik kita geser-geser,” cetus Hado.
Kata dia, seorang Pj bupati atau walikota punya kewenangan menggeser kursi jabatan lewat persetujuan Mendagri.
“Yang tidak boleh itu non-jobkan orang. Kalau lapor mendagri (untuk mutasi,red) ada yang nakal boleh. Yang penting alasan jelas. Jangan lakukan itu kalau tidak ada ijin mendagri,” ujar Hado.
Sedari awal, lanjut Hado, amanah Pj Walikota Baubau yang diemban dimaksudkan dirinya bisa mengawal agenda penyelenggaraan Pilwali agar berlangsung netral dan sukses.
“Saya ini hanya penghubung. Dari pemerintahan sekarang ke pemerintahan walikota berikutnya. Bagaimana agar Pilwali bisa sukses melahirkan seorang kepala daerah. Ini yang dijaga. Menjaga netralitas PNS di sana. Keliru kalau PNS jadi tim sukses,” urainya.(admin)
Sumber: Inilahsultra
