Pemkab Buton Mulai Terbitkan Kartu Identitas Anak

Karim

PASARWAJO, Rubriksultra.com- Pemerintah Kabupaten Buton melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Buton mulai membuka pelayanan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) pada 2020 ini.

“Ya, pada 2020 ini kita sudah mulai terbitkan KIA. Tahap awal kita terbitkan sekitar 900 KIA. Dananya bersumber dari APBD,” kata Sekretaris Disdukcapil Buton, Karim di ruang kerjanya, akhir pekan lalu.

- Advertisement -

Karim menjelaskan, KIA merupakan identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah. KIA diterbitkan Disdukcapil Kabupaten Kota seluruh Indonesia.

Kata dia, KIA terbagi dalam dua kategori. Pertama 0 sampai 5 tahun dan 5 sampai 17 tahun.

“Perberdaan keduanya terletak pada foto. KIA 0-5 tahun tidak menggunakan foto. KIA ini bentuknya menyerupai KTP, hanya tidak disertai sidik jari,” katanya.

Bagi para orang tua yang ingin mengurus KIA untuk buah hatinya, caranya cukup mudah dan tanpa mengeluarkan biaya alias gratis.

Orang tua hanya perlu datang ke Disdukcapil Buton dengan membawa sejumlah persyaratan wajib. Diantaranya foto kopi kutipan akta kelahiran, fotokopi kartu keluarga (KK), fotokopi KTP-EL kedua orangtua.

“Juga dilengkapi dengan pas foto ukuran 3×4 cm khusus anak umur 5-17 tahun dengan latar belakang biru bagi anak yang dilahirkan tahun genap dan latar belakang merah bagi anak yang dilahirkan tahun ganjil. Untuk anak umur 0-5 tahun tidak perlu melampirkan pas foto,” jelasnya.

Karim membeberkan berbagai macam manfaat KIA. Seperti meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik, serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

“Pelayanan publik itu seperti urusan perbankan, pembelian tiket pesawat atau kapal, dokumen keimigrasian, pendaftaran sekolah dan lainnya,” katanya.

Baca Juga :  Kerjasama Kemenkominfo, Buton Menuju Smart City

Namun pihaknya belum bisa menargetkan penerbitan KIA bagi 23.606 anak di Kabupaten Buton dapat terealisasi 100 persen. Pasalnya, hal itu disesuaikan dengan anggaran yang ada.

“Artinya tiap kegiatan harus disertai anggaran yang memadai,” katanya. (adm)

Penulis : Afrizal

Facebook Comments