KENDARI, Rubriksultra.com- Gubernur Sultra, H. Ali Mazi mendedikasikan seluruh tenaga dan pikirannya untuk memutus mata rantai penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Sultra.
Ia mengajak seluruh elemen baik pemerintah, swasta, lembaga apapun, dan tokoh masyarakat untuk bersatu, saling bahu-membahu dan tetap semangat dalam memerangi Covid-19 di Bumi Anoa.
Kamis, 26 Maret 2020 di Rujab Gubernur Sultra, H. Ali Mazi mengumpulkan seluruh stekholder dalam rapat evaluasi penanganan Covid-19. Rapat dihadiri Ketua DPRD Sultra, Forkopimda Sultra, 17 Bupati dan Wali Kota se-Sultra, dan Tim Gugus Tugas Pemprov Sultra.
Dalam paparannya, Ali Mazi mengatakan, sejak Pemerintah Indonesia menetapkan Tanggap Darurat berdasarkan Perpres No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19), maka Pemprov Sultra langsung mengambil langkah.
Pada tanggal 15 Maret 2020, Pemerintah Provinsi Sultra dengan cepat menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 183 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas percepatan penanganan Covid-19 Provinsi Sulawesi Tenggara.
Ali Mazi menjelaskan, Pemprov Sultra harus berbuat atau bergerak cepat mengambil langkah-langkah preventif penanganan Covid-19. Terdapat beberapa pendekatan yang telah dilakukan.
Diantaranya, segera melakukan identifikasi dan pemantauan jalur masuk ke Sulawesi Tenggara melalui darat, laut, dan udara. Melakukan koordinasi dengan seluruh Kabupaten Kota terkait Covid-19.
Menetapkan Kantor Dinas Kesehatan Prov. Sultra sebagai Posko Percepatan Penanganan Penyebaran Virus Covid-19, melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan RI dan BNPB RI terkait Percepatan Penanganan Penyebaran Virus Covid-19.
Memperluas penyebaran informasi tentang Covid-19 kepada lapisan masyarakat, meliburkan sekolah mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, dan menyiapkan personil Medis Khusus penanganan Covid-19, dan penyiapan logistik medis.
Dalam rapat ini, orang nomor satu di Sultra ini mempertanyakan sudah sejauh mana para bupati dan wali kota melaksanakan dan menjalankan Perpres No. 7 Tahun 2020 dan Keputusan Gubernur Sultra No.183 Tahun 2020 tersebut.
Menurutnya tindakan pemerintah kabupaten kota terkesan masih lambat dan lamban jika dilihat dari segi penilaian publik atau masyarakat umum.
“Semoga dalam diskusi selanjutnya akan berkembang dan merujuk kendala-kendala apa yang terjadi di lapangan,” katanya.
Dalam rapat evaluasi ini, perwakilan kepala daerah memberikan pemaparan terkait penanganan Covid-19 di daerah masing-masing.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kolaka, Poitu Murtopo menjelaskan, tentang viralnya jenazah yang diduga positif Covid-19 (belum ada hasil Lab Swab dari Jakarta) telah meresahkan masyarakat Kolaka. Adapun antisipasinya ialah dengan melakukan pendataan ODP yang kontak langsung dengan jenazah yang jumlahnya diperkirakan sebanyak 135 orang.
Selain itu, Ia menyampaikan kesiapan Pemda Kolaka dalam penanganan Covid-19 berdasarkan SOP, protokol Covid-19 dan minim APD (Alat Pelindung Diri).
Bupati Konsel, Surunuddin Dangga mengatakan, kendala yang dihadapi hampir sama dengan Kolaka yakni minimnya APD. Pun begitu, pihaknya fokus memantau jumlah ODP di 12 kecamatan.
“Konsel terdiri dari 25 kecamatan, 336 desa, dan 15 kelurahan. Sebagian dana desa akan digunakan untuk pencegahan Covid-19 seperti belanja alat semprot dan obat – obatan serta perlengkapan lainnya,” katanya.
Wali Kota Kendari, Zulkarnain mengaku ODP sulit disiplin isolasi mandiri. Olehnya, Pemkot Kendari berencana menggunakan Rusun di Bungkutoko sebagai rujukan karantina ODP.
Dengan begitu Pemkot akan fokus menangani secara serius. Walaupun kendala fasilitas rusun masih kurang, Namun Zulkarnain berjanji akan menggunakan sebagian anggaran tak terduga Pemkot Kendari untuk membenahinya.
“Khan fasilitasnya tidak mahal bahkan dengan biaya makan minum selama 14 hari,” ungkapnya.
Pemkot Kendari juga selalu berusaha mengedukasi seluruh warga tentang disiplin dan taat pola hidup sehat dan bersih. Kendati begitu, Pemkot Kendari juga memiliki kendala juga sama, yaitu masih minim APD.
Bupati Konut, Ruksamin dalam kesempatan ini memprotes data Gugus Tugas Pemprov Sultra yang jumlahnya 10 ODP. Faktanya, kata dia, di Konut sudah nol ODP.
Alasannya 10 ODP itu sejak 26 Januari sampai 26 maret 2020 telah dikarantina dan hasilnya negatif dan dalam keadaan sehat.
Ruksamin mengaku Pemkab Konut sangat serius melawan Covid-19 . Bahkan bila ada pihak yang menjual APD, Ia siap membelinya berapapun harganya.
Bupati Bombana, Tafdil dalam kesempatan ini meminta izin kepada Gubernur Sultra, Ali Mazi agar fasilitas rumah susun yang baru selesai dibangun di Bombana agar bisa digunakan untuk menempatkan pasien ODP seperti Pemkot Kendari.
Ia juga menyampaikan bila ada 10 orang warga Bombana menjadi bagian dari 135 orang dari Kabupaten Kolaka karena merupakan keluarga dekat dari almarhumah. Sehingga pemkab Bombana tetap memantau sampai sekarang.
“Untuk kendala juga sama yaitu masih minimnya APD,” katanya.
Kapolda Sultra, Brigjen Merdisyam menyatakan siap memfasilitasi segala kebutuhan para bupati dan walikota. Mengingat ada Polres dan Polsek di tingkat kabupaten kota dan kecamatan yang sifatnya ikut membantu dalam pencegahan dan penanganan bahkan akan persuasif kepada warga yang tidak disiplin dan memberikan edukasi bahwa karantina secara mandiri lebih efektif dan efisien serta aman buat keluarga.
Danrem 143/Halu Oleo, Kolonel Inf Yustinus Nono Yulianto meyakinkan agar bupati dan wali kota tak perlu ragu. TNI senantiasa hadir dan siap membantu kapanpun dibutuhkan.
“Kami punya kodim dan koramil. Apakah itu sosialisasi atau edukasi tentang pencegahan, disiplin dan jangan kumpul-kumpul untuk pencegahan wabah Corona. Selain itu saya jelaskan selain ODP dan PDP ada juga OTG (Orang Tanpa Gejala). Mari kita bahu-membahu dan gotong-royong. Ingat kita bisa merdeka karena kita bersatu dan bersama,” pungkasnya.
Kabinda Sultra, Brigjen TNI Aminnulah, berharap kebersamaan dan semangat bersatu melawan Covid-19 akan secara bertahap membawa Sultra terbebas dari Virus Corona.
“Yakin dan percaya!,” tegasnya.
Ia pun menghimbau agar seluruh elemen membantu pemerintah baik dari kabupaten, kecamatan, desa dan kelurahan.
“Ini jangan main-main karena dampaknya kepada perekonomian kita. Sekaligus saya mohon kepada teman media bantu berikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat umum tentang pencegahan dan penanganan Covid-19. Justru media apapun sekarang adalah garda terdepan melawan Covid-19,” ungkapnya.
Aspidum Kejati Sultra, R. Syamsul Arifin, SH mengatakan, dalam rangka pengadaan barang dan jasa, alangkah baiknya jika para bupati dan wali kota ketika akan belanja APD baiknya berdasarkan katalog.
Namun Ia menyadari kondisi sekarang barang APD sangat langka sehinga terjadi kesulitan dalam penganggarannya. Tapi selama untuk kepentingan penanganan Covid-19, silahkan ambil kebijakan dengan penuh kehati-hatian.
“Jangan salah gunakan momentum Covid-19 ini!. Dan untuk anggaran Dana Desa pertanggungjawabannya tidak rumit. Kalau butuh pendampingan kami siap bantu,” tambahnya.
Adapun mengenai keputusan Lockdown, H. Ali Mazi menegaskan hanya ada pada pemerintah pusat. Perhatian saat ini adalah tindakan proaktif dalam menjaring lalu lintas manusia pada pintu-pintu masuk.
Memberi peringatan kepada para pendatang untuk tetap dirumah, membatasi kontak fisik dengan orang lain apalagi riwayat perjalannya berasal dari daerah terpapar atau pernah kontak dengan pasien yg diindikasikan positif Covid-19 serta kemungkinan dijangkiti virus selama dalam perjalannya. (adv)
