BATAUGA, Rubriksultra.com – Menghadapi pesta demokrasi bertajuk pilkada serentak 2018, Panwaslu di seluruh wilayah Sultra serempak menggelar deklarasi tolak politik uang dan sentimen SARA. Hal yang sama juga dilakukan di Kabupaten Buton Selatan, Rabu (14/2).
Dalam pelaksanaan deklarasi ini, Ketua Panwaslu Busel, Rosni mengajak komitmen pemangku kepentingan kepemiluan terkhusus partai politik untuk mewujudkan pemilu yang bersih.
“Melalui deklarasi ini, kita hendak menyampaikan pesan kepada semua pihak bahwa penyelerah pemilu, partai politik, pemerintah daerah dan seluruh masyarakat secara sungguh-sungguh sepakat dan berkomitmen untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas, tanpa politik uang dan politisasi SARA,” ungkap Ketua Panwaslu Busel, Rosni saat melakukan sambutan.
Rosni menganggap penting hal tersebut, mengingat akan menjadi kunci semua pihak untuk bersama-sama menciptakan setiap tahapan pilkada 2018 bebas dari politik transaksional dan penggunaan SARA dalam kampanye. Komitmet paslon dan parpor dibutuhkan sehingga dapat berkompotisi secara adil dan jujur.
“Proses demokrasi kita semakin lama semakin dinamis, tantangan tersebut bisa datang dari berbagai pihak untuk terlibat dalam aspek pelanggaran, dan ini mungkin mempengaruhi kualitas pelaksanaan pilkada yang berintegritas,” tandasnya.
Dalam pelaksanaan daklarasi ini, sejumlah perwakilan partai politik dan Forkopimda secara bersamaan setuju dan menandatangani fakta integritas. PAN diwakili anggotanya La Nusia, Hanura diwakili Laode Rusdianto, Perindo diwakil Laraisi, PPP diwakili Ahmad Sibatara, Partai Garuda LM Ikbal, PKB diwakili Ilmansyah dan PKS diwakili Abdul Kadir. (yan)
