BAUBAU, Rubriksultra.com- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Baubau menyesalkan pergeseran anggaran penanganan Covid-19 malah menimbulkan masalah baru. Pasalnya, dalam sepekan terakhir, tumpukan sampah rumah tangga bak menggunung di tiap sudut kota.
Ketua HMI Cabang Baubau, La Ode Rizki Satria Adi Putra melalui rilisnya, Rabu 6 Mei 2020 menjelaskan, wabah covid-19 mempengaruhi segala lini kehidupan. Sebagai pencegahan, pemerintah melakukan pergeseran anggaran untuk penanganan Covid-19.
Berdasarkan informasi yang dihimpun pihaknya, La Ode Rizki Satria mengaku, Pemerintah Kota Baubau telah menggeser APBD 2020 kurang lebih Rp 160 miliar untuk penanganan Covid-19.
Dari informasi tersebut, pergeseran anggaran terjadi di hampir semua OPD. Termasuk salah satunya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Baubau yang bertanggung jawab mengurus kebersihan lingkungan di Kota Baubau.
Imbas dari pergeseran ini, kata dia, mengakibatkan pengurangan armada operasional pengangkut sampah di Kota Baubau karena kurangnya anggaran BBM.
Sehingga mulai tanggal 1 Mei 2020, armada yang disiapkan pemerintah daerah untuk mengangkut sampah tersisa lima buah.
Padahal jumlah armada yang dimiliki DLH Baubau kurang lebih ada 32 unit mobil dan 8 unit gerobak motor yang tiap harinya mengangkut sekitar 120 ton sampah rumahan se-Kota Baubau.
“Ini dibuktikan dengan surat Himbauan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Baubau yang bersifat penting dengan Nomor : 6601/132 tertanggal 30 April 2020,” katanya.
Berdasarkan hitungan sederhana diatas, ujar La Ode Rizki Satria, maka wajarlah jika sepekan belakangan ini Kota Baubau dipenuhi tumpukan sampah yang tak terangkut dimana-mana.
“Hal ini sangat kami sayangakan. Pemkot seolah tidak proporsional dan mempertimbangkan skala prioritas dalam melakukan pergeseran anggaran,” katanya.
Bila kondisi ini terus berlarut, dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru. Utamanya stabilitas kesehatan warga akibat sampah.
“Kami meminta kepada Wal Kkota Baubau untuk kembali jeli melihat persoalan ini. Jangan memerangi wabah dengan melakukan hal-hal yang justru potensial memicu munculnya wabah baru di kota kita,” katanya.
La Ode Rizki Satria juga menyentil soal penundaan DAU Kota Baubau sebesar 35 persen oleh Kementerian Keuangan RI. Menurutnya, hal ini menjadi salah satu bukti bahwa pemerintah daerah masih lambat dalam proses penangan covid-19 hingga berimbas pada penundaan tersebut. (adm)
