BAUBAU, Rubriksultra.com- Anggota DPRD Sultra, Fajar Ishak Daeng Jaya menggelar reses masa sidang II tahun sidang 2019-2020 dengan menjaring aspirasi para guru honorer atau Guru Tidak Tetap (GTT) di Kota Baubau. Reses digelar di SMA Negeri 4 Baubau, Selasa 2 Juni 2020.
Dalam reses tersebut, tak semua guru honorer diundang melainkan hanya perwakilan masing-masing SMA dan SMK di Kota Baubau. Hal itu dilakukan untuk menghindari kerumunan dan memperhatikan protokol kesehatan Covid-19.
Meski hanya perwakilan, namun giat reses berjalan lancar. Tiap perwakilan menumpahkan keluh kesahnya kepada Legislator Hanura ini.
“Tadi banyak aspirasi yang disampaikan kepada saya. Salah satunya dari sekian banyak yang hadir ada 15 orang guru honorer yang menyampaikan aspirasinya bahwa mereka tidak tercatat namanya dalam SK Gubernur tahun 2020 yang sudah diterbitkan baru-baru ini,” kata Fajar Ishak kepada awak media usai giat reses.
Kata dia, diantara 15 orang tenaga GTT yang tidak masuk dalam SK gubernur tahun 2020 tersebut juga ada beberapa orang yang sudah pernah memperoleh SK Gubernur tahun sebelumnya.
Meski begitu, Mantan Anggota DPRD Kota Baubau ini mengaku tidak mengetahui persis penyebab sehingga 15 guru honorer tersebut tak terkaver namanya dalam SK Gubernur sebagai tenaga guru tidak tetap.
“Tapi saat ini saya masih berpositif thinking, berpikiran positif. Mungkin saja ada kesalahan pengetikan sehingga mereka tidak tercatat. Karena kalau berdasarkan pengakuan mereka (Guru honorer) bahwa mereka terusul dari sekolah secara kolektif. Namun setelah SK terbit, 15 nama guru honorer ini tidak ada,” katanya.
Ke-15 guru honorer itu terdiri dari dua orang SMAN 2 Baubau, tiga orang di SMAN 4 Baubau, dua orang di SMAN 5 Baubau, tiga orang di SMKN 1 Baubau, tiga orang di SMKN 2 Baubau dan dua orang di SMKN 3 Baubau.
“Ini harus diperjungkan ke propinsi, mereka meminta agar ada revisi SK dengan memasukkan nama mereka yang sudah mengabdi bertahun-tahun di SMA maupun SMK,” katanya.
Mantan Ketua PWI Baubau ini mengaku akan membawa aspirasi ini dan dilaporkan di DPRD melalui rapat paripurna. Sesegera mungkin juga, pihaknya akan meneruskan aspirasi ini ke dinas terkait.
Selain itu, ada pula keluhan ketidaksesuaian nama maupun bidang mata pelajaran yang dibawakan. Misalnya ada guru BK tapi dalam SK yang terbit menjadi guru matematika dan lain sebagainya.
“Padahal usulan dari sekolah sudah sesuai dengan mata pelajaran masing-masing tapi SK yang muncul kemudian berubah. Nah, ini menjadi beberapa catatan yang akan di tindaklanjuti sesegera mungkin,” katanya. (adm)
