LABUNGKARI, Rubriksultra.com- Prestasi gemilang kembali ditorehkan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah (Buteng), H. Samahuddin-La Ntau (SamaTau). Keduanya sukses mempertahankan sekaligus mempersembahkan predikat opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) untuk ketiga kalinya secara beruntun.
Opini WTP ini merupakan penghargaan tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan tahun 2019 yang diterima langsung Bupati Buteng, H. Samahuddin di kantor BPK Perwakilan Sultra di Kendari, Senin 22 Juni 2020.
Penghargaan serupa juga diberikan kepada empat kabupaten lainnya di Sulawesi Tenggara (Sultra). Diantaranya Kabupaten Muna Barat (Mubar), Kabupaten Kolaka, Kabupaten Buton, dan Kabupaten Bombana.
Bupati Buteng, H. Samahuddin sangat bersyukur dan berterima kasih atas pencapaian ini. Prestasi ini adalah buah dari komitmen untuk menciptakan tata kelola keuangan daerah yang baik, bersih dan akuntabel di Buteng.
Kabupaten Buteng pertama kali mencatatkan opini WTP berhasil atas pengelolaan keuangan daerah tahun 2017 lalu disusul pada 2018. Kini sejarah terulang kembali dengan predikat yang sama atas pengelolaan keuangan daerah tahun 2019 yang baru saja disematkan BPK.
Orang nomor satu di Buteng ini sadar betul bila prestasi gemilang ini tak akan dapat diraih tanpa kerjasama dan kerja keras dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khususnya yang menangani pengelolaan keuangan. Untuk itu, Ia mengucapkan terima kasih atas kerja keras seluruh OPD di Buteng itu.
“Utamanya berkat kerjasama antara BPKAD Buteng, Inspektorat dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya baik dalam pengelolaan keuangan maupun pengawasannya,” kata H. Samahuddin.
Ketua DPC PDI Perjuangan ini menjelaskan, capaian WTP ini tidak lain berdasarkan hasil pemeriksaan tahun sebelumnya. Hal ini bisa tercapai berkat arahan dan bimbingan BPK.
“Kita ikuti arahan dari BPK terkait pengelolaan dan pengawasan anggaran. Itu kita terapkan di semua OPD yang ada di Buton Tengah,” katanya.
H. Samahuddin mengakui bila masih ada beberapa catatan yang ditinggalkan BPK untuk Pemkab Buteng. Catatan ini akan terus diperbaiki meski sekecil dengan meminta petunjuk dari BPK Sultra sebagai tim audit keuangan di Bumi Anoa.
“Siapapun pasti ada catatan dari BPK. Segera akan kita tindak lanjuti dengan menyusun rencana aksi. Sekecil apapun harus kita lakukan agar tidak ada penyalagunaan anggaran,” katanya.
Ia pun optimistis bila Pemkab Buteng pada tahun anggaran berikutnya akan terus berupaya untuk mempertahankan predikat WTP dari BPK tersebut.
Raih Predikat WTP dengan Nilai Tertinggi di Sultra
Prestasi Pemerintah Kabupaten Buteng meraih opini WTP atas pengelolaan keuangan tahun 2019 semakin lengkap dengan torehan nilai yang membanggakan. Nilai yang dicatatkan Pemkab Buteng mencapai 95,15 persen.
“Kita diberikan nilai 95,15 persen oleh BPK Perwakilan Sultra. Ini adalah bentuk penghargaan yang sangat kita syukuri dan saya berterima kasih untuk itu,” kata H. Samahuddin.
Hebatnya, catatan nilai 95,15 persen ini menjadi nilai tertinggi melampaui Daerah Otonomi Baru (DOB) bahkan daerah lain yang ada di Sultra.
Sebelumnya, Pemkab Buteng juga meraih nilai tertinggi pada atas atas pengelolaan keuangan tahun 2018 lalu. Nilai yang ditorehkan Pemkab Buteng mencapai 88,16 persen.
“Ini tentu berkat kerjasama antara BPKAD, Inspektorat dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya, baik dalam pengelolaan keuangan maupun pengawasannya,” katanya. (adv)
