BAUBAU, Rubriksultra.com- Anggota DPRD Sultra, Fajar Ishak Daeng Jaya menemukan bukti ratusan warga Kota Baubau belum tersentuh bantuan dampak Covid-19 jenis apapun. Bukti ini terkuak setelah dirinya melakukan uji petik di Kota Baubau atas bantuan kepada masyarakat terdampak Covid-19 dari beberapa OPD di Sultra, Jum’at 3 Juli 2020.
Legislator Hanura ini menjelaskan, kedatangannya di Kota Baubau untuk menjalankan tugas sebagai tim pansus pengawasan terhadap penggunaan dana Covid-19 bentukan DPRD Sultra. Dirinya ditunjuk sebagai sekretaris pansus pengawasan dana Covid-19 ini.
“Saat turun ke lapangan, saya didampingi perwakilan Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Sosial dan Dinas Catatan Sipil Sultra termasuk Dinas Ketahanan Pangan Kota Baubau. Kegiatan yang sama juga dilakukan rekan DPRD Sultra di daerah lainnya,” katanya.
Kata dia, uji petik di Kota Baubau tidak dilakukan di 43 kelurahan yang ada, namun hanya dipilih empat kelurahan sebagai sampling karena keterbatasan waktu. Masing-masing Kelurahan Palabusa, Tomba, Wameo dan Lipu.
“Kita turun ini sebenarnya untuk memastikan jangan sampai masih ada masyarakat yang belum menerima ataupun tidak terdata untuk semua jenis bantuan yang ada, dan itu terbukti,” katanya.
Salah satunya di Kelurahan Tomba. Fajar mengaku menemukan masih ada 236 kepala keluarga (KK) yang sama sekali belum menerima bantuan terdampak Covid-19 jenis apapun.
“Bahkan tidak masuk dalam Bantuan Sosial Tunai (BST) yang belum tersalur. Nah, BST dari provinsi ini dikelola Dinas Sosial Sultra sebagai leading sektornya. Untuk Baubau ada sekitar 4.000 KK,” katanya.
Selain di Kelurahan Tomba, hal yang sama juga ditemukan di Kelurahan Palabusa. Hanya saja, jumlahnya tidak terlalu banyak atau hanya sekitar 20 KK.
Atas temuan tersebut, Sekretaris Komisi IV DPRD Sultra ini mengaku akan menjadikan data ini sebagai catatan untuk dibawa di rapat pansus bersama OPD penyalur bantuan. Namun sebelum itu, pihaknya akan meminta data keseluruhan dari Dinas Sosial Sultra yang dikirimkan Dinas Sosial Kota Baubau.
“Saat rapat nanti kita akan lihat berapa masyarakat yang belum masuk sebagai penerima bantuan karena bisa jadi ada kelurahan lain selain sampling yang kita temukan. Kita akan lihat rekomendasi seperti apa yang akan kita berikan ke pemerintah provinsi,” katanya.
Mantan Ketua PWI Baubau ini berharap masyarakat yang belum menerima ini masuk sebagai penerima BST. Hal itupun berpeluang besar menjadi rekomendasi DPRD Sultra nantinya.
“Untuk BST ini khan dalam bentuk uang tunai, satkernya itu di Bappeda dan ada panitianya. Nah panitia ini harus melakukan verifikasi data dulu untuk memastikan keakuratan data, karena jujur data saat ini tidak valid karena banyak bantuan yang dobel,” katanya.
Verifikasi diperlukan agar tidak terjadi masalah kedepan. Selain itu, memastikan warga yang benar-benar belum tersentuh bisa terkaver dalam bantuan ini.
“Kalau datanya sudah valid maka kita akan dorong agar BST ini secepatnya disalurkan,” tandasnya. (adm)
