Revitalisasi Kasulana Tombi, Pemerintah Diminta Dengarkan Masukan Warga

Pemuda keraton saat berdiskusi dengan pemerintah daerah soal revitalisasi Kasulana Tombi di area Masjid Agung Keraton Buton, Rabu 23 September 2020. (Foto Istimewa)

BAUBAU, Rubriksultra.com- Pemerintah Kota Baubau diminta mendengarkan masukan masyarakat atas upaya revitalisasi tiang bendera kesultanan Buton atau Kasulana Tombi menggunakan penyangga baja. Permintaan itu disampaikan warga saat mencoba memberhentikan peletakan batu pertama revitalisasi di area Masjid Agung Keraton Buton, Rabu 23 September 2020.

Salah satu pemuda, LM Asmar Iyan mengatakan, upaya pemberhentian itu dilakukan mengingat pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan revitalisasi tidak didasari atas musyawarah dan persetujuan masyarakat. Dikhawatirkan terjadi risiko yang merugikan.

- Advertisement -

Belum lagi, kata dia, berbicara soal dampak sosial, budaya dan daya tarik benda peninggalan Kasulana Tombi yang telah berdiri ratusan tahun setelah direvitalisasi.

“Kami tidak dalam kondisi memusuhi pemerintah. Kami hanya meminta pemerintah daerah jangan gegabah melakukan revitalisasi terhadap benda peninggalan leluhur kami. Seharusnya ada upaya sosialisasi dan membuat forum diskusi bersama rakyat sebelum diputuskan untuk direvitalisasi,” ungkapnya.

Kata dia, masyarakat eks Kesultanan Buton memiliki kepercayaan mistik terhadap beberapa benda peninggalan para leluhurnya. Oleh sebab itu, Pemerintah Kota Baubau dalam melakukan pembangunan seharusnya tetap peka dan menghormati nilai-nilai sosial budaya dan tradisi yang dianut masyarakat sekitar.

“Khusus Kasulana Tombi ini, ada nilai-nilai didalamnya, nilai-nilai kesakralan, daya tarik dan lain-lain. Jangan karena hanya berbicara soal pertimbangan risiko runtuhnya benda peninggalan itu dan asas keselamatan terhadap rakyat yang pada akhirnya rela mengorbankan nilai-nilai kesakralan itu,” katanya.

Ketua PMII Kota Baubau, Abdul Aziz Muslimin Haladi menambahkan, pada kasus revitalisasi ini, pemerintah daerah seakan-akan mengabaikan hal-hal tersebut. Tanpa disadari pemerintah daerah terkesan telah merusak kebudayaan setempat.

“Kita hadir bukan menghalang-halangi pembangunan ini. Tapi ada baiknya pemerintah harus menunda pembangunan ini sampai dengan adanya forum diskusi bersama rakyat, mencari solusi, menemukan, dan menghasilkan keputusan terbaik sehingga disini tidak ada yang dirugikan,” tandasnya.

Baca Juga :  Ini Alasan BPJS Kesehatan Hentikan Kerjasama dengan RS Siloam Buton

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Baubau, Dr Roni Muhtar menjelaskan, upaya yang dilakukan para kelompok pemuda ini patut diapresiasi. Aksi tersebut sebagai wujud kepedulian terhadap negeri ini.

“Kita ini semua sama, sama-sama memikirkan bagaimana negeri ini menjadi lebih baik. Khusus pada revitalisasi ini, pemerintah daerah berupaya menjaga dan menyelamatkan Kasulana Tombi untuk tetap berdiri kokoh dan tidak roboh. Sehingga keputusan ini diambil sebagai langkah yang direkomendasikan paling tepat,” ungkapnya.

Dijelaskan, konsep kontruksi bangunan ini telah dikaji para orang-orang yang memiliki keahlian dibidang revitalisasi ini. Sehingga bisa dipastikan ini menjadi solusi terbaik.

“Tapi kalau adik-adik bersikeras, kita sepakati dulu dengan tetap melakukan peletakan batu pertama revitalisasi ini mengingat para orang tua kita sudah hadir dilokasi pembangunan. Kemudian kelanjutan pembangunannya kita tunda dulu sampai waktu terlaksananya forum diskusi bersama rakyat untuk membahas khusus persoalan ini,” tutupnya.

Untuk diketahui, pada kesepakatan akhir para pemuda yang berupaya menghentikan revitalisasi itu meminta surat pernyataan resmi kepada pemerintah daerah. Namun pemerintah daerah menyampaikan tidak mungkin berbohong, apalagi janji itu disampaikan di kawasan Masjid Agung Keraton Buton. (adm)

Facebook Comments