KENDARI, Rubriksultra.com- Gubernur Sultra, H. Ali Mazi bersama Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia menyepakati proyek prioritas strategis di Sultra. Kesepakatan itu lahir dari rapat koordinasi penyusunan peta peluang investasi proyek prioritas strategis yang dilaksanakan secara virtual, Selasa 6 Oktober 2020.
Kepala BKPM RI, Bahlil Lahadalia menginginkan seluruh pemerintah daerah dapat memberikan gambaran komprehensif dan mendetail dalam bentuk pra studi kelayakan kepada investor dan stakeholder terkait kelayakan suatu proyek.
Menganalisis kelayakan investasi suatu proyek itu berdasarkan sektor yang akan didorong dan dikembangkan oleh pemerintah lima tahun ke depan, dengan memperhitungkan keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif setiap daerah (provinsi) dalam rangka mendukung upaya pemerataan ekonomi ke seluruh wilayah yang berdaya saing.
Menurutnya, dalam merumuskan usulan rekomendasi kebijakan dan insentif khusus kepada Kementerian/Lembaga terkait bagi pengembangan penanaman modal proyek prioritas yang bersifat strategis di Indonesia, perlu menyiapkan informasi proyek prioritas strategis berbasis spasial (Sistem Informasi Geografis) yang siap ditawarkan kepada investor dan informasi terkait lainnya yang diintegrasikan dengan sistem informasi yang telah tersedia di BKPM-RI.
Kata dia, Wakatobi adalah satu dari 10 Destinasi Pariwisata yang secara indikatif merupakan Proyek Prioritas Strategis pada 41 Major Project dalam RPJMN 2020-2024. Nilai total proyek sebesar Rp 161 triliun yang berasal dari APBN, KPBU, BUMN, dan sektor Swasta.
Sultra juga masuk dalam sembilan Kawasan Industri (KI) di Luar Pulau Jawa, dan satu bagian dari 31 Smelter dengan total investasi sebesar Rp 317,4 triliun dari APBN, KPBU, BUMN, dan sektor Swasta.
Sedangkan di sektor Infrastruktur (Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu) senilai Rp.435,2 triliun yang diambil dari APBN dan Badan Usaha.
Pemprov Sultra dan BKPM-RI menyetujui pelaksanaan proyek untuk wilayah Sulawesi Tenggara dalam 13 tahapan tersisa sepanjang Oktober hingga Desember 2020 (dengan skala monev per dua minggu). Bahlil Lahadalia mengarahkan, ketepatan waktu dan kualitas menjadi kunci, serta akuntabilitas juga perlu diperhatikan.
Untuk kelancarannya, BKPM-RI meminta dukungan Kementerian/Lembaga dan Pemda terkait penyiapan data dan informasi awal, seperti kajian, masterplan, FS, dan dokumen perencanaan lain, berkaitan pengumpulan dan penyiapan data peluang dan potensi daerah yang dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda Provinsi Sultra, sedangkan Kepala DPM-PTSP Provinsi sebagai mitra komunikasi dengan BKPM Pusat.
Untuk menjamin ketepatan waktu pelaksanaannya, maka dilakukan rakor identifikasi dan penajaman proyek (pada minggu ke-II Oktober) dan rapat koordinasi di daerah (pada minggu ke-III Oktober).
Gubernur Ali Mazi menyanggupi semua ketentuan teknik dalam kerja sama percepatan pelaksanaan Proyek Prioritas Strategis untuk wilayah Sultra yang akan berjalan mulai Oktober hingga Desember 2020 mendatang. (adm)
