BAUBAU, Rubriksultra.com- Pemerintah Kabupaten Buton Tengah (Buteng) menerima piagam penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atas keberhasilan pengelolaan keuangan tahun 2019. Penyerahan piagam berlangsung di Kantor Penyelenggara Perbendaharaan Negara (KPPN) Baubau, Kamis 22 Oktober 2020.
Piagam penghargaan WTP ini diserahkan Kepala KPPN Baubau, Nazuar dan diterima langsung Bupati Buteng, H. Samahuddin didampingi Sekda Buteng, H. Kostantinus Bukide, Kepala BPKAD Buteng, Hardiyanti dan Sekretaris Inspektur Inspektorat Buteng, La Ance.
“Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada OPD yang telah membangun kebersamaan mengelola keuangan daerah,” kata H. Samahuddin usai menerima piagam penghargaan.
Kata H. Samahuddin, Buton Tengah adalah daerah baru yang mekar enam tahun silam. Tapi untuk masalah pengelolaan keuangan sudah mendapat predikat WTP tiga kali berturut-turut.
Keberhasilan ini diakui akan terus dipertahankan. Di tahun mendatang, dirinya optimis akan meraih WTP keempat dan seterusnya.
“Kita berdoa saja. Target kedepan, Insya Allah akan saya pertahanankan. Tingkatkan kerjasama dari Sekda hingga OPD khususnya BPKAD,” katanya.
Penghargaan ini, lanjut orang nomor satu di Buteng ini terasa spesial apalagi Buteng keluar sebagai daerah yang memiliki point tertinggi dalam pengelolaan keuangan di Sulawesi Tenggara.
Pun begitu, H. Samahuddin masih melihat beberapa kelemahan khususnya pengelolaan aset. Namun kondisi pengelolaan aset ini diakui saban hari semakin baik.
“Pengelolaan aset ini akan terus diperketat. Awalnya saya tanda tangan aset yang belum diserahkan (Dari Pemkab Buton sebagai kabupaten induk) senilai 30 miliar. Kemudian tersisa Rp 27 miliar dan mungkin sekarang masih ada sekitar Rp 7 miliar.Jadi tinggal pelepasan saja, saya sudah tanda tangan,” katanya.
Kepala KPPN Baubau, Nazuar mengatakan, opini WTP tersebut bukan satu-satunya menjadi ukuran untuk meraih prestasi pengelolaan keuangan.
Menurutnya, yang terpenting dana-dana yang dikelola itu jangan sampai terjadi korupsi.
“Yang perlu diperbaiki adalah agar dana yang dikelolah itu cepat diterima oleh masyarakat. Kemudian tepat sasaran, harus transparan, serta pertanggung jawabannya mereka bisa dipercaya,” tutupnya. (adm)
Laporan : Ady
