LABUNGKARI, Rubriksultra.com- Pelayanan kesehatan masyarakat menjadi salah satu faktor penting majunya suatu daerah. Semakin baik pelayanan kesehatan, maka semakin baik pula kualitas sumber daya manusianya.
Hal inilah yang menjadi dasar pemikiran Bupati Buton Tengah (Buteng), H. Samahuddin untuk memaksimalkan potensi pelayanan kesehatan di Buteng. Berbagai program pelayanan kesehatan sudah digenjot sedari awal kepemimpin pada 2017 lalu.
Orang nomor satu di Buteng ini paham betul bila kesehatan juga merupakan modal penting pembangunan. Tanpa kesehatan, maka hal lainpun menjadi tak berguna.
“Tidak ada gunanya banyak uang tapi kesehatan tidak terjamin. Bagaimana kita mau membangun bila dalam keadaan sakit?. Kesehatan itu sangat penting, itulah mengapa saya jalankan semua program kesehatan ini,” tegas H. Samahuddin.
Hasilnya, hingga 2020 ini tercatat 12 dari 14 Puskesmas dan RSUD Buteng sudah terakreditasi memenuhi standar nasional. Dengan begitu pelayanan di fasilitas kesehatan yang ada di daerah sudah tak kalah dengan yang ada di kota besar.
“Artinya dengan akreditasi ini maka standar pelayanan puskesmas yang ada diseluruh daerah di Indonesia itu sama. Nah, dengan akreditasi, masyarakat tak perlu risau harus ke rumah sakit besar untuk berobat, di Puskesmas bisa kok karena standarnya sudah sama,” kata Kepala Dinas Kesehatan Buteng, Kasman.
Kasman menambahkan, pada 2020 ini juga, beberapa puskesmas ditingkatkan ruangannya, termasuk pagar dan penataan halaman sesuai Permenkes 75. Masing-masing Puskesmas Mawasangka Timur, Wakambangura, dan Talaga Raya.
Anggarkan Rp 12 Miliar Tanggung Biaya Kesehatan Warga Kurang Mampu
Warga kurang mampu di Kabupaten Buteng tak perlu merasa risau bila ingin berobat di fasilitas kesehatan. Pasalnya, Pemkab Buteng telah menganggarkan pembiayaan kesehatan melalui BPJS Kesehatan mencapai Rp 12 miliar.
Kepala Dinas Kesehatan Buteng, Kasman menjelaskan, anggaran itu diperuntukan untuk membiayai 25 ribu warga Buteng yang memiliki kartu BPJS Kesehatan kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI). Anggaran bersumber dari APBD Buteng 2020.
Besaran anggaran BPJS Kesehatan ini meningkat dua kali lipat bila dibanding tahun sebelumnya. Pada 2019, Pemkab Buteng menganggarkan biaya kesehatan sebesar Rp 6 miliar.
Hal itu berdasarkan Perpres nomor 75 tahun 2019 tentang perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Termasuk pula iuran peserta PBI yang ditanggung pemerintah daerah.
Penuhi Ketersediaan Dokter di Tiap Wilayah
Komitmen pelayanan kesehatan di Buteng tak hanya dalam bentuk infrastruktur saja. Ketersediaan dokter juga diperhatikan agar pelayanan lebih maksimal dengan memberikan honorarium yang mencapai Rp 9 juta dan Rp 10 juta khusus untuk daerah kepulauan (Talaga).
Kepala Dinas Kesehatan Buteng, Kasman menjelaskan, 14 puskesmas yang ada sudah memiliki dokter, baik dokter umum maupun dokter gigi. Bahkan ada puskesmas yang memiliki dokter sampai tiga orang.
Seperti Puskesmas Gu memiliki dua dokter umum dan satu dokter gigi, begitu pula Mawasangka, Mawasangka Tengah, Talaga dan Wamolo. Selebihnya baru satu dokter.
Setiap puskesmas juga sudah dipasang dental unit. Namun untuk dokter gigi masih dibutuhkan di beberapa puskesmas.
“Olehnya itu kita terus buka pendaftaran untuk dokter. Pak bupati berkomitmen untuk memberikan kesejahteraan agar mereka tertarik mengabdi di daerah kita demi pelayanan kepada masyarakat,” katanya. (adv)
