PASARWAJO, Rubriksultra.com – Dua penghargaan bidang hukum tingkat nasional berhasil ditorehkan Pemkab Buton di tahun 2020. Penghargaan tersebut berhasil meningkatkan torehan prestasi yang diraih daerah penghasil aspal itu.
Penghargaan yang diterima Kabupaten Buton diantaranya berhasil masuk 10 daerah terbaik dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang diberikan Badan Pembina Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham RI.
Atas prestasinya Pemkab Buton dianugerahi trofi JDIHN Awards 2020 yang diserahkan diserahkan langsung Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly dalam pertemuan nasional pengelolaan JDIH yang berlangsung di Jakarta pada 26 November 2020.
“Prestasi tersebut berhasil ditingkatkan setelah sebelumnya kita meraih penghargaan terbaik dalam pengelolaan JDIH se-Sulawesi Tenggara (Sultra). Tahun ini kita masuk lima terbaik nasional untuk katagori pengelolaan JDIH kabupaten,” ungkap Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buton, Fakharudin M. Satu, SH. MH melalui Kasubag Dokumentasi dan Informasi Hukum Setda Buton, Jasmal Baharuddin SH.
Selain trofi JDIHN Awards, Pemkab Buton juga meraih penghargaan daerah peduli Hak Asasi Manusia (HAM) tahun 2020. Penghargaan tersebut merupakan yang kelima kalinya berturut-turut diterima Buton sejak 2016 lalu.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung Gubernur Sulawesi Tenggara, H Ali Mazi dan diterima Wakil Bupati Buton, Iis Elianti saat peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-72 di Aula Merah Putih Rujab Gubernur Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, 14 Desember 2020.
Selain Kabupaten Buton, terdapat 14 kabupaten/kota di Sultra yang meraih penghargaan peduli HAM, terdiri dari sembilan daerah berpredikat “Peduli HAM” dan lima daerah berpredikat “Cukup Peduli HAM”.
Sembilan kabupaten/kota yang bepredikat peduli HAM, yaitu Kabupaten Buton, Buton Selatan, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe Utara, Muna Barat, dan Wakatobi. Sedangkan lima kabupaten/kota berpredikat cukup peduli HAM, yaitu Kabupaten Bombana, Buton Tengah, Buton Utara, Muna, dan Kota Baubau.
Tiga kabupaten/kota yang tidak memperoleh predikat dikarenakan tidak menyampaikan laporan pelaksanaan aksi HAM di daerahnya, yaitu Kabupaten Kolaka, Konawe, dan Kota Kendari. (adm)
