KENDARI, Rubriksultra.com- Gubernur Sultra, H. Ali Mazi mengikuti rapat virtual penanganan pandemi Covid-19 dan rencana pelaksanaan vaksinasi yang dipimpin Presiden RI, Joko Widodo. Distribusi vaksin tahap pertama (Januari 2021) ditargetkan 5.800.000 dosis vaksin ke seluruh Indonesia, dan sejumlah 20.400 dosis di antaranya sudah tiba di Kendari, Rabu 6 Januari 2021.
Presiden RI, Joko Widodo dalam rapat menegaskan bahwa kegiatan vaksinasi akan dimulai pekan depan. Distribusi vaksin telah dimulai sejak beberapa hari yang lalu, yakni sejak Ahad 3 Januari 2021, dan pada Selasa 5 Januari 2021, vaksin sudah mulai masuk ke berbagai daerah.
Pendistribusian tersebut adalah tahap pertama. Target pemerintah untuk bulan Januari sejumlah 5.800.000 vaksin harus masuk ke daerah sasaran. Februari sejumlah 10.450.000 vaksin harus didistribusikan lagi ke daerah-daerah sasaran. Kemudian Maret sejumlah 13.300.000 vaksin akan didistribusikan berikutnya. Jadwal distribusi di bulan-bulan berikutnya akan disampaikan kemudian.
Khusus di Sultra sudah tiba sebanyak 20.400 dosis vaksin Sinovac dari PT Bio Farma Jakarta yang diangkut menggunakan pesawat komersial. Seluruh vaksin ini disimpan sementara di ruang steril milik Dinas Kesehatan Prov Sultra sembari menunggu jadwal distribusi ke 17 kabupaten/kota Sultra. Sesuai rencana, di tahap pertama ini, vaksin diprioritaskan untuk seluruh tenaga kesehatan Sultra.
Mengenai jumlah dosis vaksin yang telah di pesan (by firm order) berjumlah total 329.500.000 dosis vaksin. Dijelaskan Presiden Joko Widodo, dalam rincian sebagai berikut, 125.500.000 dosis dari Sinovac, 50.000.000 dosis dari Novavax, 54.000.000 dosis dari Covax/Gavi, 50.000.000 dosis dari AstraZeneca, dan 50.000.000 dosis dari Pfizer.
“Pengaturannya akan dilakukan oleh Menteri Kesehatan. Untuk persiapan menuju vaksinasi harus dikontrol oleh seluruh Gubernur, makanya saya minta kesiapan-kesiapan kita dalam rangka menuju vaksinasi ini betul-betul dicek dan dikontrol oleh para Gubernur,” tegas Presiden Joko Widodo.
RI 01 ini juga menyampaikan beberapa hal yang penting, terutama dalam rangka kegiatan-kegiatan di tahun 2021. Pertama, strategi dalam menangani pandemi pada tahun 2021 tetap sama, yaitu mengenai urusan penanganan kesehatan, masalah perlindungan sosial, dan masalah yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi.
“Kunci bagi pemulihan ekonomi adalah bagaimana kita bisa berusaha keras, bekerja keras dalam rangka menghentikan dan mengendalikan Covid-19,” katanya.
Presiden juga mengingatkan kepada seluruh Kepala pemerintahan di daerah dan kepala daerah agar lebih gencar mensosialisasikan 3T (Testing, Tracking, Treatment). Selain itu, menerapkan 3M (Memakai Masker, Menjaga Jarak, dan Mencuci Tangan).
“Itu harus bisa kita lakukan di lapangan. Karena dari survei yang kita lakukan, sekarang ini motivasi disiplin terhadap protokol kesehatan masyarakat itu berkurang. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ini berkurang,” tambah Presiden Joko Widodo.
Presiden Joko Widodo juga meminta kepada para gubernur agar menggencarkan kembali kedisiplinan protokol kesehatan. “Karena survei disiplin terhadap Protokol Kesehatan ini memang menurun,” katanya.
Selain itu juga disampaikan sejumlah hal yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi. Menurut Joko Widodo,kuncinya pemulihan ekonomi adalah di investasi.
“Karena APBN kita tidak memungkinkan untuk seluruh pembangunan ini di-cover dari anggaran APBN. Oleh sebab itu, sekali lagi meskipun ini sudah berulang-ulang kali saya sampaikan, agar jangan ada, baik itu kementerian dan pemerintah daerah, yang menghambat adanya investasi. Yang kita inginkan agar kementerian, lembaga, pemerintah daerah, itu memberikan pelayanan yang cepat, yang baik kepada investasi. Untuk investasi-investasi besar, saya titip agar ditangani sendiri oleh Bapak/Ibu Gubernur sehingga betul-betul bisa direalisasikan di lapangan,” katanya.
Diutarakan oleh Presiden, pada Januari 2021 ini telah dibentuk Sovereign Wealth Fund (SWF) sebagai suatu Indonesia Investment Authority (Otoritas Investasi Indonesia), yang diharapkan memiliki terobosan dalam rangka pembiayaan nasional, sehingga pembangunan tidak lagi sepenuhnya hanya tergantung kepada APBN, tidak lagi bergantung dari bantuan pinjaman.
Berkenaan dengan pembangunan di daerah, Presiden Joko Widodo kembali menekankan percepatannya. Terkait ketahanan pangan, di tahun 2021, proses perizinan untuk Pembangunan Food Estate diharapkan menjadi prioritas para Kepala Pemerintahan di daerah. Para Gubernur diharapkan sepenuhnya menindaklanjuti segala kendala lapangan. (adv)
