RUMBIA, Rubriksultra.com- Banjir yang menggenang rumah warga di sejumlah wilayah di Pulau Kabaena kini telah surut. Kini, warga harus berjibaku dengan lumpur tebal kurang lebih 20 centimeter pasca kejadian itu.
Salah satu wilayah yang terkena dampak yakni di Dusun Wamba Tondo, Desa Batuawu, Kecamatan Kabaena Selatan. Menurut warga setempat, Nur (30), mengaku warga kini mulai diserang gatal-gatal khususnya sekitar jari kaki.
“Selain itu kami tak nyaman beraktifitas. Naik turun tangga mesti bergelut dulu dengan lumpur, mana gatal dan bau, barusan terjadi seperti ini,”tutur Nur kepada media ini.
Gunardin, yang juga salah satu tokoh masyarakat Desa Batuawu saat ditemui media ini mengatakan, jauh sebelum hadirnya tambang di wilayah itu, dalam musyawarah Pemerintah Desa (Musdes) yang dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat menyepakati agar tidak ada aktifitas tambang di wilayah itu. Karena dikhawatrikan adanya dampak yang terjadi di masyarakat.
“Dulu dalam Musdes sebelum ada aktifitas tambang, kita sepakati bersama-sama untuk kepentingan masyarakat, aktifitas tambang ditiadakan untuk wilayah ini, bahkan yang berkebun dan menebang kayu disitu kita larang dulu, karena dikhawatirkan dampak buruknya, karena itu terlalu dekat dengan pemukiman,”tuturnya.
Ia pun menyesalkan sikap pemerintah yang seolah menutup mata dengan kejadian yang terjadi saat ini. Bahkan, Ia menuding pihak pemerintah setempat mengabaikan keselamatan warganya.
“Kami tidak menolak tambang, kami tak senaif itu, hanya yang kami tolak khusus lokasi yang bisa berdampak langsung dengan pemukiman warga. Kami pernah beri ruang untuk adakan sosialisasi di Batuawu, namun pemerintah dan pihak tambang tidak memberi ruang kepada warga untuk berbicara dan bahkan mereka berkilah mampu untuk mengatasinya, namun fakta yang terjadi saat ini ternyata banjir yang ditimbulkan membawa material lumpur dan tanah,”bebernya.
Ia juga berencana untuk mengadukan ke dewan tentang dampak yang kini dirasakan oleh warga khususnya Desa Batuawu.
“Saat banjir kemarin, mana ada dari pemerintah yang datang lihat, Pak Desa, Pak Camat mana tanggung jawabnya mereka sebagai pemerintah, sama siapa lagi kami harus mengadu, kalau begitu kita laporkan saja ke dewan, pemerintah sini sudah kami tidak percaya lagi,”cetusnya.
Hal senada diungkapkan Wakil Ketua BPD Batuawu, Jumsan Sambira. Ia sangat kritis saat sosialisasi Amdal PT Tambang Bumi Sulawesi yang berlangsung beberapa waktu lalu di Desa Batuawu.
Ia dengan keras menolak adanya aktifitas tambang yang dilakukan oleh pihak PT TBS. Ia menilai, dengan hadirnya tambang diwilayah itu, mengancam keselamatan warga. Bahkan kata dia, dirinya tetap konsisten akan memperjuangkan Hak warganya untuk mendapatkan kenyamanan.
“Waktu sosialisasi yang berlangsung kemarin hingga saat ini, saya tetap konsisten untuk menolak hadirnya aktifitas tambang, saya pikirkan warga saya, kepedulian saya kepada warga adalah bentuk tanggung jawab saya sebagai wakil BPD,”tuturnya.
Olehnya itu, atas kejadian tersebut, warga meminta agar pihak perusahaan hentikan aktifitas tambang diwilayah itu, dan meminta pihak perusahaan agar bertanggung jawab terhadap dampak yang sudah ditimbulkan.
Saat ditemui, Kepala Desa Batuawu, Syafruddin membenarkan kejadian itu. Pihaknya mengaku sudah mendata warga yang terkena dampak, namun belum merincikan taksiran kerugian warga akibat dampak ini.
“Kita sudah berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Dinas Sosial. Sedangkan dari pihak tambang siap memberikan bantuan atas dampak yang terjadi kemarin,”pungkasnya.
Pantauan media ini, ada sekitar kurang lebih 50 rumah warga yang tercemar oleh lumpur kental berwarna merah. Selain gatal, juga mengeluarkan aroma kurang sedap. Bahkan laporan beberapa warga setempat, kerugian yang dialami ditaksir puluhan hingga ratusan juta. Hingga sejauh ini, belum ada laporan korban jiwa yang diakibatkan oleh bencana banjir lumpur ini. (adm)
Laporan : Agus Saputra
