KENDARI, Rubriksultra.com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sultra memberikan syarat wajib kepada seluruh kadernya bila mau ingin diusung menjadi calon legislatif (caleg) 2019 mendatang. Ujian pertama mereka adalah harus siap memenangkan pasangan Asrun-Hugua di Pilgub Sultra 2018.
Wakil Ketua DPD PDIP Sultra Nursalam Lada mengatakan, pihaknya sudah melakukan konsolidasi di internal partai terhadap pemenangan pasangan Asrun-Hugua.
“Konsolidasi sudah berjalan. Teman-teman kepulauan sudah turun,” ungkap Nursalam Lada, Senin 19 Maret 2018.
Menurutnya, meski Asrun telah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan berarti kader tak mau lagi mendukung.
“Kami sampaikan ke kader bahwa dengan kondisi cagub kita yang tersandung masalah hukum, maka kita kerja keras,” katanya.
PDIP, kata dia, tidak akan terganggu dengan kasus yang membeli Asrun. Sebab, perjuangan memenangkan pasangan ini adalah salah satu amanah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri.
“Kita ini menjaga muruah partai. Ini kepentingan partai. Saya yakin, dengan masalah ini, di bawah tambah solid,” katanya.
Lantas bagaimana kalau ada kader yang mbalelo?
Nursalam mengaku, jika ada kader tak patuh dengan perintah partai akan dikenakan sanksi. Kader juga perlu mengingat bahwa penyelenggaraan Pilgub Sultra ini hampir bersamaan dengan rekrutmen caleg di partai politik.
Untuk itu, bagi kader yang tidak patuh, jangan harap direkomendasikan untuk mencaleg. “Ini jadi ukuran. Siapa kader loyal, akan didorong. Kalau tidak komitmen pasti terancam sebab ini instruksi ketua umum,” tuturnya.
Dalam perekrutan caleg, jelas dia, diusulkan oleh DPC tingkat kabupaten atau kota ke DPD. Setelah itu, DPD menggelar pleno atas nama yang diusulkan untuk diajukan ke DPP.
“Akan kami nilai, kalau tidak bergerak (menangkan Asrun-Hugua) tidak mungkin akan caver jadi caleg. Tidak akan direkomendasikan. Kami juga akan nilai kapasitas anggota. Kalau loyalitas lemah tidak mungkin kami usung,” pungkasnya. (adm)
Sumber : Inilahsultra
