PASARWAJO, Rubriksultra.com– Sedikitnya 25 Guru Tidak Tetap (GTT) tingkat SMA dan SMK di Kecamatan Siontapina dan Wolowa, Kabupaten Buton belum memiliki SK Gubernur. Ke-25 GTT ini akan diperjuangkan agar terkaver di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sultra.
Anggota DPRD Sultra, Fajar Ishak Daeng Jaya mengaku dirinya mendapatkan data itu saat melakukan reses di aula pertemuan SMAN 1 Siontapina, Kabupaten Buton pada Rabu, 3 Februari pekan lalu.
Rinciannya, SMAN 1 Siontapina 6 orang, SMKN Kemaritiman Sampuabalo 15 orang, SMAN 1 Wolowa 2 orang dan SMKN Pertanian Wolowa 2 orang.
“Insya Allah GTT yang belum terkaver dalam SK Gubernur tahun lalu segera kami komunikasikan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sultra untuk diakomodir pada SK Gubernur tahun 2021 ini,” katanya.
Dikatakan, bila GTT tersebut tidak memiliki SK Gubernur maka sudah pasti tidak akan mendapatkan honor atau insentif dari APBD Provinsi. Padahal beban tugas mereka sama dengan GTT yang sudah mengantongi SK Gubernur.
Mantan Ketua PWI Baubau ini mengungkapkan, sejak dilantik menjadi Anggota DPRD Provinsi Sultra, ia tak henti-hentinya menyuarakan kenaikan insentif GTT.
“Alhamdulillah tahun ini honor GTT sudah berhasil dinaikkan dari Rp 400 ribu per bulan menjadi Rp 500 ribu perbulan. Sebetulnya kami di dewan minta Rp 1 juta per bulan, namun terkendala pada kemampuan keuangan daerah. Insya Allah tahun depan kami akan perjuangkan lagi untuk dinaikkan. GTT harap bersabar ya,” tandasnya. (adm)
