BAUBAU, Rubriksultra.com- Wali Kota Baubau, Dr AS Tamrin meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) agar meminimalisir risiko penyelenggaraan pemerintahan. Membangun sistem peringatan dini untuk mencegah adanya potensi-potensi masalah di masa depan, sehingga dapat memperkuat tata kelola pelayanan yang baik, transparan, dan akuntabel.
Hal ini ditegaskan dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) BPKP Sultra dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko pada APIP Kota Baubau, Selasa 16 Februari 2021.
“APIP harus mampu meningkatkan pendekatan pengawasannya agar lebih strategis, responsif, tepat waktu, serta dapat mengantisipasi dan memitigasi potensi permasalahan yang ada,” ujarnya.
Layanan pengawasan yang diberikan tidak hanya dalam hal peran terhadap evaluasi kinerja organisasi, evaluasi program kegiatan dengan usulan rekomendasi untuk penyempurnaan. Namun, terpenting memberikan prediksi risiko dan peluang dalam mencapai tujuan daerah.
Proses manajemen risiko mulai dari penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, dan penanganan risiko dengan diselipkan komunikasi dan konsultasi. Sehingga bisa mendorong kegiatan pembangunan dan pengendalian yang lebih difokuskan kepada tujuan dan bukan sekedar disibukkan penanganan permasalahan sporadis yang terjadi sehari-hari.
“Implementasi manajemen risiko yang efektif itulah yang kita harapkan dapat menjadi tulang punggung dalam peningkatan pelayanan publik, efisiensi penggunaan sumber daya, pengurangan pemborosan, meminimalkan kecurangan dan kesalahan serta pengembangan pilihan-pilihan strategi yang diperlukan dalam mencapai tujuan,” tandasnya.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sultra, Nani Ulina Kartika Nasution mengaku pihaknya punya peran untuk meningkatkan kapabilitas APIP untuk mengawal program-program pemerintah pada 2021.
“Terlebih APIP tidak hanya mengawal kegiatan kecil maupun kegiatan besar. Kita mau jadikan APIP itu menjadi tangan kanan kepala daerah. Sehingga bisa diminimalisir risiko-risiko, kemudian bisa dilakukan upaya perbaikan,” kata Nani.
Menurutnya, kegiatan hari ini sangat penting sebab menjadi titik awal APIP untuk menetapkan objek-objek pengawasan di tahun 2021 berdasarkan risiko yang paling tinggi. Hal itu berdampak pada keberhasilan pencapaian target kinerja kepala daerah.
Nani menjelaskan, usai kegiatan bimtek tahap satu dalam penyusunan pengawasan berbasis risiko, ke depan pada tahap dua akan dilaksanakan bimtek pelaksanaan pengawasannya. Sehingga dapat tergambar kualitas hasil pengawasan APIP benar-benar bisa nyata menjadi early warning atau sistem peringatan dini dalam memberikan masukan-masukan perbaikan atas sistem pengendalian masing-masing pemerintah daerah.
“Kalau APIP bisa mengawal sebagai early warning, maka nanti permasalahan-permasalahan yang ada didaerah bisa dihindari. Walaupun risiko tetap terjadi, tapi kita bisa minimalisir dampaknya,” tandasnya. (adm)
Laporan : Ady
