BAUBAU, Rubriksultra.com- Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2022 digelar di kantor Wali Kota Baubau, Selasa 23 Maret 2021. Dalam Musrenbang ini, Ketua DPRD Kota Baubau, H.Zahari memaparkan Pokok-pokok Pikiran (Pokir) dewan.
Kata H. Zahari, DPRD sebagai representasi masyarakat memiliki tanggungjawab moral untuk merespon dan memperjuangkan serta mengaktualisasikan berbagai aspirasi dan tuntutan masyarakat.
Pokok-pokok pikiran DPRD ini melalui kajian permasalahan pembangunan yang diperoleh dari hasil rapat bersama DPRD dan hasil penyerapan aspirasi melalui kegiatan reses.
“Secara garis besar, pokok-pokok pikiran dewan diantaranya, kita harus membangun Kota Baubau dalam konteks sebagai Ibu Kota Calon Provinsi Kepulauan Buton. Mendesain setiap perencanaan pembangunan ke arah tersebut, termasuk dalam penyusunan RKPD,” kata H. Zahari.
.. .
Lalu perlu dipersiapkan dengan matang skema antisipasi dan mitigasi bencanadan wabah, baik pasa saat terjadi, pasca terjadi, hingga masa pemulihan.
Penyediaan air bersih juga masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah. Pelayanan PDAM masih jaug dari ideal, baik dari sisi akses maupun dasi sisi pasokan.
Disamping itu, Kota Baubau juga tengah menghadapi pertumbuhan populasi penduduk yang semakin tinggi. Sehingga perlu peningkatan kualitas lingkungan pemukiman untuk menciptakan lingkungan yang sehat, asri, nyaman, dan tidak kumuh serta aman.
Kebutuhan akan lahan pemakaman juga semakin meningkat, sementara kesediaan lahan saat ini semakin penuh seperti yang ada di Kelurahan Lowu-lowu, Kolese dan Waliabuku. Untuk itu diusulkan pengadaan tanah pekuburan umum masyarakat.
Selanjutnya pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU), baik di lingkungan perumahan maupun jalan poros pada wilayah-wilayah yang belum tersentuh PJU.
Pertumbuhan pemukiman dan dinamika masyarakat yang semakin tinggi juga membutuhkan sistem transportasi umum yang terintegrasi yang menghubungkan antar wilayah.
Bantuan modal peralatan, pamasaran, dan pelatihan kepada usaha atau industri kecil masyarakat dan home industri, seperti penenun, penjahit, olahan pangan, dan lain-lain juga perlu mendapat perhatian. Ini sebagai bentuk kemandirian masyarakat dalam berusaha.
Kemudian bantuan peralatan dan bibit serta penyuluhan kepada kelompok nelayan, pertanian, perkebunan, dan peternakan. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan produksi masyarakat sekaligus mendorong ketahanan pangan.
Pembuatan jalan tani, irigasi, dan saluran drainase kawasan pertanian dan perkebunan. Usulan ini dibutuhkan masyarakat dalam rangka memudahkan akses melakukan aktifitas pertanian dan perkebunan.
Pembuatan pelabuhan tempat berlabuh atau ikat perahu nelayan di wilayah pesisir dan perbaikan jalan poros yang mengalami kerusakan, serta perbaikan fasilitas sarana dan prasarana pemerintah untuk menunjang kelancaran kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat.
Selain pembangunan infrastruktur fisik dan ekonomi, pokir dewan juga memuat pembangunan rohani dan spritual mental. Diantaranya, bantuan pembangunan masjid termasuk penggratisan biaya listrik dan air.
Pemberdayaan kelompok komunitas keagaman, pelestarian bahasa Wolio, buri Wolio dan karya satra, serta budaya daerah.
“Serta pendidikan dan kesehatan gratis bagi semua golongan khususnya masyarakat kurang mampu dan pemberian beasiswa kepada mahasiswa asal Kota Baubau yang berprestasi,” tandasnya. (adm)
