KENDARi, Rubriksultra.com – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sultra menyayangkan debat perdana calon gubernur dan wakil gubernur Sultra tanpa ada isu lingkungan.
Padahal, isu lingkungan harusnya menjadi agenda utama dalam debat yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sultra pada 5 April 2018 mendatang.
“Saya kira memang KPU tidak menjadikan isu lingkungan sebagai isu strategis dan prioritas,” ungkap Direktur Walhi Sultra Kisran Makati, Selasa 3 April 2018.
Menurut Kisran, masalah lingkungan sangat penting dibahas oleh kandidat terkait dengan keberlangsungan kehidupan masyarakat. “Kita bisa saksikan kasus lingkungan mengemuka. Tapi KPU belum menganggap masalah ini prioritas,” bebernya.
Ingatan publik Sultra belum hilang terkait dengan kasus Nur Alam dan Aswad Sulaiman. Kedua kepala daerah beda tingkatan ini disangka oleh KPK menerima suap atas penerbitan izin usaha pertambangan (IUP).
“Ini kan hanya satu lokasi. Kasus Nur Alam hanya di Kabaena. Tak bisa dibayangkan IUP yang ada di Kolut, Kolaka, Konsel berkisar ratusan IUP. Hampir semua, tambang ini telah merusak lingkungan,” bebernya.
Belum lagi berbicara pembangunan terminal khusus. Kisran menyebut, jumlahnya sudah ada ratusan, baik legal maupun ilegal. “Kasus ini luput dari perhatian pemerintah. Publik tidak bisa akses penerbitan terminal ini,” bebernya.
Kasus Nur Alam dan Aswad Sulaiman harus menjadi perhatian serius terutama terhadap kandidat yang maju. Sebab, di tengah sumber daya alam yang dimiliki Sultra, maka kasus serupa dikhawatirkan terulang lagi
“Pilkada merupakan sirkulasi perigantian elit yang sah. Biasanya dalam suksesi ini, pelaku ekonomi atau investor berusaha mendukung salah satu calon atau bahkan semua calon,” ujarnya.
Biasanya, kata Kisran, para pengusahan menginvestasikan dananya baik sebelum dan sesudah pilkada. Kompensasinya, mereka akan diberikan izin perpanjangan IUP atau penerbitan IUP baru.
Khusus Pilgub Sultra, karena tak ada incumbent, maka kompensasi akan diberikan setelah pemilihan.
“Untuk pilgub, akan dibarter setelah pilkada. Sebab, mau tidak mau mereka (investor) amankan usahanya. Kami menilai, sumber daya di Sultra masih jadi buruan investor,” tuturnya.
Berangkat dari kekhawatiran tersebut, Walhi akan terus mendorong KPU agar debat kedua nanti akan diangkat isu lingkungan.
“Isu lingkungan ini harus masuk secara resmi dalam visi misi para kandidat. Agar masyarakat bisa dijaidkannya sebagai alat tagih,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua KPU Sultra Hidayatullah mengaku, tema lingkungan akan diangkat pada debat kedua nanti, 6 Mei 2018. Isu lingkungan, kata Hidayatullah, tetap akan masuk bersamaan dengan isu korupsi, dan penegakan hukum. (adm)
Sumber : Inilahsultra
