KENDARI, RubrikSultra.com- Pemerintah Pusat menganggarkan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hampir mencapai Rp 700 triliun. Hal ini diungkapkan Presiden RI, Jokowi dalam rapat Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021, Kamis Mei 2021.
Rapat ini turut dihadiri Gubernur Sultra, H.Ali Mazi secara virtual di ruangan Phinisi Balroom Hotel Claro Kendari.
Kata Jokowi, anggaran tersebut dikelola baik pemerintah pusat maupun daerah. Olehnya, anggaran tersebut dapat dipersiapkan dan direncanakan sebaik mungkin.
“Peran utama dari pengawasan adalah tercapainya tujuan pemerintah yaitu dengan berbagai macam program yang telah direncanakan,” ucap Jokowi.
Anggaran belanja negara harus bersifat akuntabel, efektif serta efisien mengikuti prosedur yang ada.
“Namun yang paling Jauh lebih penting adalah target yang telah ditetapkan, hal itu target tersebut ditunggu oleh rakyat. Karena masyarakat menunggu hasil dari target pemerintah serta manfaatnya buat rakyat,” ujar Jokowi.
Jokowi meminta, rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah harus ada dampak positif yang mereka peroleh.
Dikatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini masih minus yaitu sebesar -0,74. Di tahun ini, target pertumbuhan harus digenjot sehingga pada September nanti bisa tumbuh sebesar 7 persen.
“Hal itu harus mendapatkan perhatian yang serius,” katanya.
Jokowi mengaskan, ada tiga perhatian serius Pemerintah RI dalam pemulihan ekonomi nasional. Pertama, percepatan belanja pemerintah yang terus perlu dikawal realisasinya terlebih realisasi belanja nasional sebesar 50 persen dari APBN, serta masih sangat rendahnya belanja daerah.
Kedua yaitu kualitas perencanaan, masih ada program yang tidak jelas ukuran keberhasilan sasaran dan tujuan serta tidak sinkron antara daerah dengan nasional.
“Ketiga yaitu pentingnya akurasi data, contohnya tak jelasnya data bantuan sosial (Bansos),” tandasnya. (adm)
