LABUNGKARI, Rubriksultra.com- Kabupaten Buton Tengah (Buteng) menjadi salah satu dari 55 kabupaten di Indonesia yang indeks inovasi daerahnya tidak dapat dinilai (Disclaimer), yang dirilis Litbang Kemendagri, pekan lalu. Sekretaris Daerah (Sekda) Buteng, H. Kostantinus Bukide menanggapi serius hal ini dan segera akan melakukan pembenahan.
H. Kostantinus Bukide menjelaskan, Buteng sebenarnya bukan kurang inovasi. Hanya saja, Bappeda yang merupakan instansi teknis terkait hal itu kurang menyampaikan data tersebut.
“Kita tidak perlu berkecil hati, karena inovasi Buteng sebenarnya sudah baik. Hanya persoalan data saja yang tidak pernah disampaikan ke sana (Kemendagri), sehingga mereka menganggap bila Buteng, indeks inovasi daerahnya kurang, padahal kita masih lebih bagus,” kata H. Kostantinus Bukide, di kantor Bupati Buteng, Senin 21 Juni 2021.
Ia pun menginstruksikan bila ke depan Kemendagri meminta data, maka Bappeda harus serius menanggapinya.
“Ketika ada permintaan data seperti ini maka harus cepat menyampaikan. Tentunya ini menjadi pelajaran dan tahun ini kita akan lakukan pembenahan. Setiap saat saya juga akan meminta kepada rekan-rekan OPD untuk melakukan inovasi dan hal-hal yang bisa mendorong kemampuan daerah,” katanya.
Kepala Bappeda Buteng, L. Syamsuddin Pamone menambahkan, pihaknya belum pernah menerima informasi adanya aplikasi isian inovasi daerah dari Litbang Kemendagri. Hal inilah yang menjadilakan indeks inovasi daerah Buteng masuk kategori disclaimer atau tidak ada isian dalam aplikasi inovasi daerah.
“Selama ini kita belum pernah menerima aplikasi atau sistem untuk menginput inovasi daerah terkait pelayanan publik dari Kemendagri. Jadi kita tidak menginput (Data inovasi daerah) karena memang kita tidak tahu,” tegasnya.
Meski begitu, pihaknya akan melakukan langkah koordinasi dengan Kemendagri untuk mempelajari aplikasi tersebut. Utamanya inovasi apa saja yang masuk dalam penilaian pada 2021 ini.
“Bapak bupati sudah memberikan perintah untuk pembenahan, makanya dalam waktu dekat saya akan berkoordinasi dengan Litbang pusat sehingga kami bisa menginput inovasi daerah baik yang berkaitan dengan pelayanan publik maupun pemerintahan,” katanya.
Syamsuddin menambahkan, sebenarnya Buteng sudah memiliki beberapa inovasi daerah. Salah satunya aplikasi milik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) untuk memudahkan pelayanan investasi.
“Termasuk Dinas Pariwisata untuk memudahkan masyarakat melihat potensi pariwisata Buteng dalam bentuk aplikasi,” tandasnya. (adm)
