BAUBAU, Rubriksultra.com- Realisasi belanja APBD Pemerintah Kota Baubau tahun 2020 mencapai Rp 856,84 miliar. Jumlah ini turun dari target sebesar Rp 953,42 miliar atau hanya berhasil direalisasikan sebesar Rp 89,87 persen.
Realisasi ini dipaparkan Wakil Wali Kota, La Ode Ahmad Monianse, saat rapat paripurna DPRD Baubau dengan agenda mendengarkan penyampaian Raperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kota Baubau tahun 2020, di kantor DPRD Baubau, Jum’at 2 Juli 2021.
Kata dia, realisasi tersebut terdiri dari realisasi belanja operasi sebesar Rp 652,51 miliar, belanja modal Rp 161,86 miliar, dan belanja tak terduga sebesar Rp 42,46 miliar.
Sementara realisasi pendapatan sebesar Rp 844,80 miliar atau 97,53 persen dari target sebesar Rp 866,23 miliar. Realisasi tersebut turun sebesar Rp 44,35 miliar atau 4,99 persen dibandingkan tahun 2019 yang mencapai Rp 889,15 miliar.
“Jumlah tersebut berasal dari realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 87,01 miliar, pendapatan transfer daerah Rp 729,52 miliar dan realisasi lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 28,27 miliar,” jelasnya.
Sedangkan realisasi penerimaan pembiayaan dari penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2019 sebesar Rp 92,74 miliar.
“Dari komposisi pendapatan, belanja dan pembiayaan ini, maka SiLPA tahun anggaran 2020 sebesar Rp 76,47 miliar. Jumlah ini merupakan nilai akhir dari laporan perubahan saldo anggaran lebih tahun 2020,” katanya.
La Ode Ahmad Monianse menjelaskan, secara keseluruhan Pemerintah Kota Baubau menunjukkan capaian positif selama tahun 2020. Capaian itu mengenai indikator-indikator pokok ekonomi makro dan pembangunan daerah agar dapat terealisasi dengan baik.
“Untuk itu, kita harus terus tingkatkan capaian kita. Kalau bisa kita harus tradisikan capaian positif ini setiap tahunnya,” tandasnya.
Sekretaris DPRD Kota Baubau, Yaya Wirayahman menambahkan, rapat selanjutnya dijadwalkan 3 Juli 2021 dengan agenda penyampaian padangan umum fraksi tentang laporan pertanggungjawaban Pelaksanan APBD tahun 2020.
“Apabila tidak ada hambatan selama proses pembahasan di tingkat fraksi, maka rapat paripurna untuk mendengar tanggapan atau jawaban pemerintah daerah terhadap pandangan setiap fraksi kemungkinan bisa dilaksanakan 5 Juli 2021. Kemudian dibahas di Banggar,” tutupnya. (adam)
Laporan : Ady
