Baubau Krisis Pupuk, 35 Hektare Padi Terancam Mati

Suasana rapat koordinasi evaluasi updating Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK), bersama Dinas Pertanian Baubau, Senin 23 Agustus 2021. (Foto Ady)

BAUBAU, Rubriksultra.com– Krisis pupuk bersubsidi kembali terjadi di Kota Baubau. Hal itu dirasakan Kelompok Tani (Poktan) Mulya Jaya, Kelurahan Kampeonaho, Kecamatan Bungi.

Sejak awal musim tanam kedua hingga kini tak kebagian pupuk bersubsidi. Akibatnya sekitar 35 hektare tanaman padi sawah milik anggota Poktan Mulya Jaya terancam mati.

- Advertisement -

“Kita mulai tanam awal Juni. Tanaman sudah sekitar 55 hari tapi tingginya baru dibawah lutut. Sekarang petani prihatin karena tanaman padi belum pernah tersentuh pupuk yang seharusnya sudah tiga kali dipupuk,” ucap Ketua Kelompok Tani Mulya Jaya, Suheli, usai mengikuti rapat koordinasi evaluasi updating Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK), bersama Dinas Pertanian Baubau, Senin 23 Agustus 2021.

Suheli mengaku sudah berulang kali menyampaikan krisis pupuk yang dialami anggotanya kepada perwakilan Dinas Pertanian Baubau di wilayahnya. Namun hingga saat ini pupuk tersebut tak pernah sampai.

Kata dia, bila pemerintah pusat membatasi jumlah pupuk subsidi, pihaknya tidak sepakat bila alokasi pupuk yang diberikan tak dibagi rata kepada petani. Kendatipun tidak sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan asalkan semua petani bisa dapat pupuk.

“Saya setuju kalau dibagi rata, supaya yang belum menerima bisa juga dapat. Karena saya tidak inginkan di kecamatan Bungi dan Lea-Lea ada salah satu anggota Poktan tidak mendapatkan pupuk,” ujarnya.

Berdasarkan informasi yang ia dapat, di wilayahnya kurang lebih masih ada 10 kelompok belum tersentuh pupuk subsidi. Tentu tanaman anggota kelompok itu pasti akan berdampak gagal panen.

“Coba pihak terkait pikirkan ini agar petani tidak jadi korban. Bagaimana nasib petani nanti kalau begini masalahnya,” tandasnya.

Suheli mengaku sebagian anggota kelompoknya sejak jauh hari sudah membayar porsi pupuk subsidi sesuai RDKK. Sebab pihaknya tak mampu membeli pupuk non subsidi karena harganya terlampau jauh dari pupuk subsidi.

Baca Juga :  KNPI Baubau Desak Aparat Tuntaskan Dugaan Korupsi Pengadaan Masker

“Kami terus terang tidak mampu beli pupuk non subsidi,” katanya.

Kepala Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan Distan Baubau, Sitti Hasinah Monianse mengakui adanya pembatasan jumlah pupuk subsidi dari pemerintah pusat. Hal itu terlihat alokasi pupuk subsidi yang didapatkan Kota Baubau tahun ini jauh dari jumlah yang diusulkan petani.

Usulan petani untuk pupuk jenis SP-36 sebanyak 73,68 ton alokasi hanya 20 ton, pupuk jenis ZA usulan 110,34 ton alokasi 30 ton, dan pupuk jenis NPK usulan sebanyak 1.296,36 ton alokasinya hanya 650 ton.

Kemudian, usulan jenis pupuk organik 302,17 ton alokasinya 25 ton sedangkan untuk pupuk jenis Urea usulan 355,59 ton alokasinya 355 ton.

Lima jenis pupuk subside tersebut diprioritaskan untuk tanaman padi, jagung dan kedelai.Padahal terdapat 2.255 NIK jumlah petani yang terdata dalam sistem punya hak menebus pupuk.

“Jadi, persoalan pupuk itu akan menjadi masalah karena apa yang kita minta selalu lebih sedikit dari yang dikasih, sekitar 51 persen saja,” ucapnya.

Untuk itu, Dinas Pertanian hanya mampu memberi solusi untuk mengatur dan memfasilitasi distribusi pupuk agar kebutuhan petani bisa didapatkan secara adil dan merata.

“Tadi sudah disepakati dirapat bahwa kelompok tani itu menebus pupuk perkelompok dan dibagi rata ketiap anggota tani. Diharapkan dengan langkah itu dapat mengatasi masalah petani walaupun memang belum dapat menyelesaikan seluruh masalah petani berkaitan pupuk subsidi,” pungkasnya. (adm)

Laporan : Ady

Facebook Comments