BAUBAU, Rubriksultra.com- Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil (Dukcapil) Kota Baubau, Arif Basari siap menindak tegas oknum yang ketahuan meminta uang layanan atau pungutan liar (Pungli) kepada warga. Sebab layanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) tidak dipungut biaya alias gratis.
“Jadi tidak ada alasan layanan Adminduk ini untuk kita melegitimasi praktek pungli. Laporkan kalau ada petugas kami yang meminta uang layanan Adminduk,” katanya.
Arif Basari membuka ruang pengaduan bagi masyarakat yang mendapati praktek pungli layanan Adminduk. Laporan bisa disampaikan ke nomor telepon selulernya yang telah disebar atau disampaikan ke kanal-kanal resmi pemerintah pusat.
“Identitas pelapor akan dirahasiakan. Berdasarkan intruksi bapak Dirjen, ketika ada yang melakukan pungli, maka akan ditindak tegas. Jika dia Aparatur Sipil Negara (ASN), maka dinonaktifkan. Jika dia tenaga honorer, maka langsung dipecat,” ujarnya.
Arif Basari mengaku sudah pernah menindak oknum petugas tenaga honorer yang terbukti meminta uang layanan Adminduk. Kejadiannya pada awal tahun 2020 lalu.
“Waktu itu yang bersangkutan menahan KTP seorang warga dengan dalih harus memberikan imbalan. Kami sudah lakukan tindakan. Alhamdulillah, ternyata itu menimbulkan efek jera dan sampai hari ini kami sudah tidak ada lagi laporan seperti itu. Tapi, kalau kemudian hari masih ada yang lakukan itu, maka saya pastikan akan ditindak tegas,”katanya.
Kendati begitu, pihaknya tidak serta merta menghukum oknum petugas Dukcapil yang dilaporkan melakukan praktek pungli. Pembuktian perbuatan oknum bersangkutan akan dilakukan melalui mekanisme investigasi dan pengumpulan data dan keterangan.
“Intinya, kami berkomitmen memberikan semua layanan yang terbaik dan cepat. Memang mustahil bisa 100 persen baik, tapi paling tidak kami berusaha mendekati yang terbaik. Karena kita tidak pungkiri ada kendala teknis seperti terbentur jaringan atau kadang-kadang maintenance yang menghambat layanan pencetakan Adminduk,” tandasnya. (adm)
Laporan: Ady
