LABUNGKARI, Rubriksultra.com- Pembangunan perkantoran di kawasan Ibu Kota Kabupaten Buton Tengah (Buteng) hingga kini masih terkendala lahan. Sebagain besar lahan di kawasan tersebut belum tersertifikat.
“Kita masih ragu-ragu membangun karena kita tidak tahu bagaimana status tanah di sana. Kami bingung mana lahan yang sudah tersertifikasi dan mana yang belum,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Buteng, Aminuddin, di kantornya, Senin 24 Januari 2022.
Aminuddin mengaku pernah menganggarkan pematangan lahan bakal pembangunan kantor DPRD Buteng di Labungkari, namun terhenti karena lahannya diklaim masyarakat.
“Makanya hal yang menjadi kendala pembangunan pusat pemerintahan di sana adalah kejelasan kepemilikan lahan yang kurang lebih 400 hektare itu. Sehingga di kawasan Labungkari tidak ada sama sekali pembangunan, yang kita tunggu kejelasan lahannya. Kita mau membangun terkendala kejelasan lahan,” katanya.
Meski begitu, pada tahun ini disiapkan anggaran Rp 3 miliar untuk melanjutkan pembangunan kantor di Langkomu. Termasuk di Desa Nepa Mekar.
“Ke depannya, Nepa Mekar dan Langkomu pembangunan mulai dianggarkan, kita cicil pembangunan di sana. Anggaran tidak lagi tahap satu tahap dua, kita anggarkan satu kali. Sementara di Labungkari itu belum ada perencanaan bagaimana ke depannya,” tandasnya. (adm)
Laporan : Ady
