BAUBAU, Rubriksultra.com- Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 047 akhirnya membatalkan penetapan pemenang tender dalam paket pekerjaan pembangunan gedung, sarana dan prasarana pendukung Porprov 2022 di Kabupaten Buton. Proyek dengan nilai anggaran Rp 15 miliar itu dievaluasi kembali lantaran sempat menuai polemik.
Melalui aplikasi Cek LPSE pada Sabtu 23 April 2022, Pokja 047 melakukan perubahan jadwal tahapan atas paket dengan kode tender 15405081. Perubahan dilakukan setelah PT. Sandi Multi Cipta (PT. SMC) sebagai penawar terendah melayangkan sanggahan atas proses lelang yang dimenangkan PT. Mandava Putra Utama (PT. MPU).
Berdasarkan keterangan yang termuat, perubahan yang dilakukan pada 23 April 2022 sekira pukul 03:44 (waktu server LPSE) itu dengan alasan terdapat kesalahan dalam proses evaluasi.
Terkait adanya perubahan jadwal tender pembangunan GOR tersebut, Pimpinan Cabang PT SMC, Gunardih Eshaya, membenarkan.
“Iya, Pokja 047 melakukan perubahan jadwal tender untuk pekerjaan proyek Pembangunan Gedung, Sarana dan Prasarana Pendukung Porprov. Kami juga sudah terima surat pemberitahuan via email,” jelas Gunardih Eshaya saat dikonfirmasi, Sabtu 23 April 2022.
Gunardih Eshaya yang juga merupakan Sekretaris Rajawali Garda Pemuda Indonesia (RGPI) Kota Baubau mengatakan, adanya perubahan jadwal tender oleh Pokja 047, menegaskan bahwa sanggahan keberatan yang dilakukan oleh PT. SMC sebagaimana tertuang dalam surat sanggahan bernomor 01/Sanggahan-SMC/IV/2022 perihal Sanggahan Tender/Lelang tertanggal 18 April 2022, diterima oleh Pokja.
“Oleh karena itu, tidak ada lagi alasan bagi Pokja 047 untuk tidak memenangkan PT. Sandi Multi Cipta dalam tender Pembangunan Gedung, Sarana dan Prasarana Pendukung Porprov,” tegas Gunardih Eshaya.
Tidak lupa, pria yang juga menjabat ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kota Baubau ini, memberi apresiasi terhadap Pokja 047 yang telah melakukan perubahan jadwal tender.
Diberitakan sebelumnya, PT SMC digugurkan dalam proses tender dengan alasan tidak melampirkan laporan keuangan yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.
Padahal, dalam Model Dokumen Pemilihan (MDP) dan Addendum Dokumen Pemilihan No 03/P.047/CIPKA/Pemb.Sarpras.Porprov-Buton/2022 tanggal 05 April 2022 tidak ada persyaratan bagi penyedia untuk memasukan atau melampirkan laporan keuangan yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.
Baik yang tertuang pada Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP), Bab IV Lembar Data Pemilihan dan Bab V Lembar Data Kualifikasi (LDK). Atas dasar tersebut, PT SMC hanya melampirkan laporan keuangan, melipti neraca, laporan rugi laba, daftar asset yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.
Dokumen tersebut telah di upload pada pengunggahan SPSE file company profile perusahaan pada lampiran Pajak Tahun 2021. Menurut PT. SMC, Laporan keuangan sudah merupakan bagian dari Laporan Pajak Tahunan.
“Dengan demikian alasan Pokja menggugurkan PT. Sandi Multi Cipta tidak memiliki alasan yang benar atau tidak subtansi, serta untuk meyakinkan Pokja seharusnya melakukan klarifikasi,” kata Pimpinan Cabang PT SMC, Gunardih Eshaya, Senin (18/04/2022).
Sehingga, lanjut Gunardih, Pokja Pemilhan 047 atas tindakan tersebut dapat dikatakan telah melakukan Post Bidding. Yaitu, tindakan menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan/atau substansi dokumen penawaran, yang secara jelas telah dilarang.
Pokja Pemilihan 047 juga dinilai tidak konsinten dengan Model Dokumen Pemilihan (MDP) dan Addendumnya yang telah ditetapkan dalam melakukan evaluasi Penawaran kepada PT. MPU. Dimana dalam dokumen itu terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penyedia untuk pekerjaan Kualifikasi Usaha Menengah dan Besar.
Syarat yang dimaksud adalah, memiliki Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 x NPt (Nilai pengalaman tertinggi dalam 15 tahun terakhir). Untuk kualifikasi usaha menengah, pengelaman pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang di syaratkan yaitu SI012.
Berdasarkan hasil penelusuran melalui aplikasi Cek LPSE, pihaknya mendapatkan bahwa PT. MPU hanya memiliki 1 pekerjaan di sub bidang klasifikasi yang sama (SI012). Yaitu Pekerjaan Pembangunan Kolam Renang Kab. Majene Prov. Sulawesi Barat Tahun 2021 dengan Nilai Kontrak Rp. 4.373.718.000,00.
Dengan demikian, lanjut Gunardih jika Pokja Pemilihan mengacu pada LDK tersebut maka PT. MPU tidak memenuhi syarat dengan perhitungan 3 X NPt (Rp. 4.373.718.000 X 3 = Rp. 13.121.154.000,-), tidak mencapai KD sesuai HPS Rp. 15.000.000.000.
Sedangkan, untuk pekerjaan lainnya berdasarkan aplikasi yang sama, pekerjaan yang dilaksanakan adalah pekerjaan dengan SBU sub bidang Klasifikasi SI011 yaitu pekerjaan Pembangunan Stadion Lakidende tahun 2021 dan SBU (bukan SBU Sub Kalsifikasi SI0012) untuk Pekerjaan lainnya.
Anehnya lagi, saat dilakukan pengecekan kebenaran SBU milik PT. MPU di server siki.pu.go.id. ditemukan SBU PT. Mandava Putra Utama dinyakan tidak valid atau tidak ditemukan atau tidak berlaku atau masa berlaku telah habis atau belum melakukan perpanjang.
“Itu merupakan syarat wajib. Dengan demikian harusnya PT. MPU digugurkan. Berbeda dengan pencarian SBU PT. SMC dinyatakan sukses. SBU PT MPU masa berlakunya telah berakhir tanggal 28 Maret 2022 dan tidak dilakukan proses perpanjangn,” tambahnya.
Atas dasar tersebut, Gunardih menilai Pokja Pemilihan terindikasi melakukan persekongkolan dengan salah satu penyedia untuk menggugurkan PT. SMC. Oleh sebab itu, Gunardih meminta Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang dan menetapakan PT. SMC sebagai pemenang tender.
“Karena tidak ada alasan untuk menggugurkan perusahaan kami,” tutupnya.
Dalam paket pekerjaan tersebut, hanya terdapat dua penawar. Penawar terendah adalah PT. SMC dengan nilai penawaran Rp.13.808.394.039 dan peringkat kedua PT. MPU dengan nilai penawaran Rp.14.799.847.488. Pengumuman Pemenang Tender sudah dilaksanakan pada 14 April 2022 dan menetapkan PT. MPU sebagai pemenang.
Sekedar diketahui, sesuai Perpres No 12/2021 tentang perubahan atas Perpres NO 16/2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dalam pasal 11 ayat 3 huruf a dan b berlakunya Permen PUPR No 14/2020 sampai diterbitkannya PERKA LKPP.
Dan pada tanggal 31 Mei Tahun 2021 terbit PERKA LKPP Nomor 12/2021, sebagaiman dimaksud Pepres tersebut diatas, sehingga Permen PUPR Nomor 14/2020 sesuai Perpres Nomor 12/2021 tidak dijadikan lagi pedoman dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
Penjelasan lebih lanjut Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang termuat dalam PERKA LKPP Nomor 12/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia pada lampiran IV huruf B Model Dokumen Pemilihan.
Untuk persyaratan melampirkan laporan keuangan yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, telah dihilangkan atau ditiadakan sehingga Penyedia tidak perlu lagi melampirkan Laporan Keuangan yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik tersebut. (Adm)
