BAUBAU, Rubriksultra.com- Anggota DPRD Kota Baubau, Acep Sulfan meminta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Kota Baubau menambah kuota bedah rumah menjadi 100 unit pertahun, 50 unit pada APBD induk dan 50 unit pada APBD Perubahan.
Menurutnya usulan kuota bedah rumah yang diajukan saban tahun sangat sedikit. Tidak sebanding dengan jumlah rumah warga yang harus diperbaiki sekitar 7.000 unit, sementara capaian rumah yang sudah dibedah hingga 2021 baru 56 persen.
Oleh sebab itu, Ketua Fraksi Gerindra-Sejahtera ini menilai kinerja Dinas Perkimtan Kota Baubau dalam melakukan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tidak maksimal.
“Jadi, saya minta Dinas Perkimtan kalau bisa dalam setahun 50 unit baik itu di (APBD) induk maupun di perubahan,” katanya.
Kata Anggota Komisi II DPRD Baubau ini, minimnya kuota bedah rumah tiap tahun membuat perbaikan RTLH di masing-masing kecamatan tidak merata. Masih banyak rumah-rumah yang bocor atapnya, rusak dindingnya, dan lain-lain. Itu tersebar di semua kecamatan.
“Makanya saya tekankan program bedah rumah ini mesti berkeadilan di semua kecamatan. Untuk itu kuotanya harus ditambah, jangan 10 terus tiap tahun,” tegas Ketua Badan Kehormatan DPRD Baubau ini.
Kepala Dinas Perkimtan Baubau, Amalia Abibu tidak menampik persentase capaian perbaikan RTLH di Baubau masih kecil.
Sampai dengan 2021 capaian baru 56 persen dari target 70 persen. Sementara yang diperbaiki setiap tahun hanya 30 unit rumah.
“Jadi untuk mencapai RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) itu susah kalau hanya 30 unit setiap tahun,” ucap Amalia.
Kata Amalia, tahun ini rumah yang dibedah 30 unit, 15 unit di Kecamatan Murhum dan 15 unit Kecamatan Sorawolio, masing-masing rumah anggarannya Rp50 juta, bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN Rp20 juta dan APBD Kota Baubau Rp30 juta.
“Kalau biaya secara keseluruhan murni dari APBD semua, maka itu menjadi beban sangat berat keuangan daerah. Tapi, kita menyambut baik anggota dewan yang mendorong penambahan kuota bedah rumah,” katanya.
Pun begitu, kata mantan Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Baubau ini akan berusaha mencari sumber-sumber pendanaan di APBN untuk menambah kuota bedah rumah di Baubau. Seperti DAK integrasi yang berarti dana bedah rumah full dari APBN.
“Nah, ini masih kita upayakan DAK integrasi supaya bisa dientaskan semua rumah tidak layak huni, paling tidak tiga tahun setelah RPJMD berakhir,” imbuhnya.
Selain itu, dia akan berkolaborasi dengan semua dinas-dinas terkait bagaimana mengintervensi kawasan kumuh dengan membangun jalan lingkungan, drainase, sanitasi air bersih dan pengelolaan sampah yang sesuai.
“Kemudian kita akan kolaborasi dengan developer untuk minta CSR-nya,” tandasnya. (adm)
Laporan : Ady
