Kendari, Rubriksultra.com- Tingkat inflasi di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menempati urutan tertinggi kedua se-Indonesia setelah Provinsi Sumatera Barat. Tercatat pada Desember 2022, Sultra mengalami inflasi sebesar 0,75 persen atau lebih tinggi dari bulan sebelumnya sebesar 0,34 persen serta lebih tinggi dari inflasi nasional yang sebesar 0,22 persen.
Atas kondisi ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Asrun Lio mengadakan rapat teknis pengendalian inflasi daerah sesuai dengan instruksi Gubernur Sultra yang membahas langkah-langkah strategis penanganan inflasi Sultra, di Rumah Jabatan (Rujab) Sekda Sultra, Senin 23 Januari 2023.
Diketahui, penyumbang inflasi di Sultra yang paling tinggi disumbang oleh Kota Kendari 7,11 persen dan Kota Baubau sebesar 8,35 persen. Ada beberapa faktor yang menyebabkan inflasi antara lain harga yang diatur oleh pemerintah seperti tiket angkutan udara dan Cukai Rokok.
Kemudian dari sisi pangan ada beberapa kenaikan inflasi terutamanya beras, bawang merah dan ikan yang selalu mengalami inflasi dari bulan ke bulan.
Kadis Perindag Sultra, Siti Saleha menjelaskan, terjadinya inflasi dari bulan ke bulan atau dari tahun ke tahun adalah transportasi dan bahan komoditas holtikultura yaitu cabai, cabai rawit, cabai keriting kemudian bawang merah yang masih tergantung dari pasokan Bima dan Sulawesi Selatan.
Sekdis ESDM Sultra dalam paparanya terkait penanganan inflasi tahun 2022 mengadakan bantuan token listrik kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ada enam Kab/Kota yaitu Kota Kendari, Kota Baubau, Buton, Konawe Selatan, Muna dan Kolaka yang sempat di pantau sekitar 3.052 UMKM terealisasi.
Diakhir rapat, Sekda Sultra Sultra, Asruan Lio menyimpulkan bila harus dibuat posko Satuan Tugas Ketahanan Pangan (Satgas Ketahanan Pangan).
“Ketua saya sendiri, dan tempatnya di aula Dinas Perindag Sultra sehingga masing-masing OPD menugaskan satu atau dua orang setiap hari aktif di satgas tersebut,” katanya.(adv)
