KENDARI, Rubriksultra.com– Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menjadi tuan rumah acara Workshop Penyusunan Rencana Sub Nasional Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Giat dibuka langsung Kepala Dinas (Kadis) Kehutanan Sultra, Sahid, di hotel Claro Kendari, Kamis 9 Maret 2023.
Kadis Kehutanan Sultra, Sahid mengatakan, Folu Net Sink 2030 merupakan komitmen pemerintah Indonesia untuk menjamin tercapainya Paris Agreement (PA) dengan mendorong tercapainya target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 140 juta ton CO2e pada tahun 2030.
“Kita semua para pihak khusus di Provinsi Sulawesi Tenggara baik unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, swasta dan seluruh komponen masyarakat, harus bahu membahu mensukseskan pencapaian komitmen tersebut,” katanya.
Dikatakan, kegiatan sosialisasi ini merupakan wujud kebersamaan pemerintah pusat dan daerah untuk penurunan emisi gas rumah kaca, yang telah ditetapkan secara nasional yang ditindaklanjuti dengan workshop-workshop untuk lebih mematangkan rencana kerja Sub Nasional yang akan disusun keiatannya.
“Pada kesempatan kali saya mengharapkan peran aktif seluruh peserta untuk kelancaran dan keberhasilan kegaitan kita hari ini dapat menghasilkan kerangka kerja yang matang, masukan data-data informasi yang lengkap serta indentifikasi potensi peluang dan hambatan. Akan dikembangkan menjadi sub atau rumusan konkret dan workshop-workshop berikutnya sehingga hasil akhir berupa perencana kerja FOLU Net Sink 2030 sub nasional dapat tesusun dengan baik” kata.
Kadis Kehutanan Sultra dalam kesempatan itu memaparkan empat isu strategis, diantaranya penetapan kawasan hutan 100 persen 2023 sudah dilauncing oleh Menteri LHK.
Kedua anggaran sektor kehutanan di daerah sangat rendah sehingga tidak mencukupi untuk melakukan pengawasan, perlindungan dan fasilitas terhadap kawasan hutan.
Ketiga petugas pengamanan hutan yang dimiliki Dinas Kehutanan terbatas, dan Keempat diperlukan peningkatan pencegahan hukum dan penguatan institusi dan struktur penegakan hukum agar pelanggaran-pelanggaran hukum dapat dicegah.
Selanjutnya, pada paparan dengan judul Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional Provinsi Sultra disampaikan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXII Kendari. Dalam paparannya menyebutkan ada 12 arahan prioritas kegiatan aksi mitigasi yaitu Pencegahan deforestasi mineral (RO1), pencegahan deforestasi gambut (RO2), pencegahan degradasi konsesi (RO3), pembangunan hutan tanaman (RO4), penerapan pengayaan hutan alam (RO5), penerapan RIL-C (pengurangan dampak pembalakan) (RO6), peningkatan cadangan karbon dengan rotasi (RO7), peningkatan cadangan karbon tanpa rotasi (RO8), pengelolaan tata air gambut (RO9), pelaksanaan restorasi gambut (RO10), perlindungan areal konservasi tinggi (RO11) dan pengelolaan mangrove (RO12).
Hadir pada acara tersebut, Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXII Kendari Ditjen PKTL Dr. Pernando Sinabutar, Akademisi/Tenaga Ahli Foretika dari Institut Pertanian Bogor Dr. Tatang Tiryana, Dr. Lies Indriyani, Universitas Halu Oleo dan Dr. Ir. La Baco Sudia, Kepala Kantor BPN Sultra, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, para Kepala UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sultra, para perwakilan OPD lingkup Pemprov dan Kota Kendari, Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari, para perwakilan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sultra, para tim FOLU Setditjen PKTL dan hadir juga secara virtual Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan selaku Sekretaris Tim Kerja Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Dr. Ir. Hanif Faisol Nurofiq dan para peserta. (Adm)
